Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengklaim telah melaksanakan apa yang menjadi imbauan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, yakni tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Angka anak putus sekolah di Pontianak tidak sampai satu persen. Malah kami kini telah mewacanakan wajib belajar hingga 12 tahun atau di atas tingkat nasional wajib belajar sembilan tahun," kata Sutarmidji di Pontianak, Selasa, seusai mendengar pidato kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.<br /><br />Dalam pidato kenegaraannya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau kepada seluruh pemimpin daerah mulai dari gubernur, bupati/wali kota untuk melaksanakan program pemerintah yakni tidak boleh lagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak sekolah serta mendapat pelayanan kesehatan yang baik.<br /><br />Sutarmidji menambahkan, rendahnya angka anak putus sekolah dampak dari bantuan operasional sekolah (BOS) dan tingkat kesadaran orang tua sendiri untuk memberikan anak-anaknya pendidikan yang layak.<br /><br />Menurut dia, kalau pun ada anak-anak yang putus sekolah bukan karena tidak mempunyai biaya tetapi karena malas atau sudah menikah.<br /><br />"Sudah bukan zamannya lagi putus sekolah karena alasan tidak mempunyai biaya, karena sekolah dan Pemkot Pontianak menggratiskan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu," ujarnya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak menambahkan, Pemkot Pontianak dalam bidang pelayanan kesehatan telah melakukan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesko) bagi masyarakat yang tidak masuk dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).<br /><br />Data Pemkot Pontianak, mencatat, tahun 2010 peserta Jamkesko sekitar 28 ribu orang, terdiri dari 22 ribu orang anak SD hingga SMP, dan sisanya enam ribu orang masyarakat umum.<br /><br />Pemkot Pontianak tahun 2011 telah menganggarkan sebesar Rp1,8 miliar untuk program Jamkesko. Program Jamkesko itu diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan bagi pelajar yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan dan pada masyarakat umum yang tidak mampu, kata Sutarmidji.<br /><br />"Kami menargetkan angka anak putus sekolah dan pelayanan kesehatan pada masyarakat semakin ditingkatkan seiring dengan kemampuan anggaran yang ada," kata Sutarmidji. <strong>(das/ant)</strong></p>
