Melawi (kalimantan-news.com) – Pemerintah Kabupaten Melawi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun 2019, kepada DPRD Melawi di ruang paripurna DPRD, Senin (20/4). Penyampaian LKPj gelar melalui rapat paripurna itu, berbeda dengan biasanya. Sebab sebagian anggota DPRD yang tidak bisa hadir, mengikuti persidangan melalui video conference.
Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti, saat memimpin rapat menerangkan, tak seluruh anggota DPRD maupun kepala SKPD hadir langsung dalam paripurna. Namun mengikuti video conference secara online sebagai upaya mengikuti protokol kesehatan sebagai bentun anjuran pencegahan wabah Covid-19.
Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya yang hadir menyampaikan pidato LKPJ Pemkab Melawi Akhir Tahun 2019 memaparkan LPKJ menyajikan data umum daerah, penjabaran APBD 2019, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah serta tindak lanjut rekomendasi DPRD di tahun anggaran sebelumnya.
“Data informasi pada bagian pendahuluan meliputi jumlah penduduk Melawi yang mencapai 233.673 jiwa. Sedangkan dilihat per sektor, maka sektor yang mendominasi terbesar pada PDRB Melawi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mempengaruhi 51,72 persen perekonomian Melawi,” paparnya.
Dadi juga mengungkapkan penjabaran APBD Melawi pada 2019 berdasarkan realisasi pelaksanaan APBD Melawi masih bersifat un Audit karena masih menunggu hasil audit yang dilaksanakan BPK RI. Secara pokok keuangan pada APBD Melawi terdiri dari Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp 1,162 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 8,28 persen dibandingkan pendapatan di tahun 2018.
“Untuk Pendapatan Asli Daerah realisasi sebesar Rp 40,582 miliar dari total anggaran Rp 51,3 miliar atau tercapai 79,04 persen,” ujarnya.
Sedangkan untuk belanja daerah, lanjut Dadi dari total anggaran Rp 1,013 triliun terrealisasi sebesar Rp 959,8 miliar atau 94,74 persen. Dibandingkan dengan realisasi belanja pada 2018, terjadi penurunan sebesar Rp 32,8 miliar atau 3,42 persen. Ia merincinkan, belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, hibah dan bansos, bagi hasil ke Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Belanja Bantuan Keuangan pada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa secara total mencapai Rp 677,82 miliar atau sebesar 93,59 persen dari anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Melawi 2019.
“Belanja modal terrealisasi sebesar Rp 281,9 miliar atau mencapai 97,76 persen dari anggaran belanja yang telah ditetapkans ebesar Rp 288,36 miliar. Dibandingkan dengan 2018 ada kenaikan belanja modal sebesar Rp 107,77 miliar,” jelasnya.
Sedangkan untuk belanja tak terduga, kata Dadi direalisasikan sebesar Rp 55,1 juta atau hanya 11 persen dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 500 juta.
Dadi juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi imbauan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi wabah Covid-19. Jangan panik berlebihan, dan tetap memperhatikan kesehatan dan menjaga kebersihan.
“Hindari tempat keramaian atau kerumunan kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak, hindari keluar rumah dan mari kita bersama memutus rantai penyebaran Covid-19 dari kita sendiri,” pesannya.
Usai paripurna penyampaian LKPj, Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti mengatakan, LKPJ Pemkab Melawi Akhir Tahun 2019 akan dibahas oleh DPRD secara internal dengan membentuk panitia khusus yang ditetapkan dalam paripurna usai penyampaian resmi LKPJ oleh kepala daerah.
“Hasil pembahasan pansus ini ini anntinya akan dijadikan sebagai rekomendasi terhadap LKPJ yang disampaikan ke DPRD Melawi,” pungkasnya. (Irawan /KN)
