Sebanyak 171 daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota dinilai sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak 2018. Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah berbuat banyak untuk suksesnya pesta demokrasi serentak itu <p>Anggota Komisi II DPR Zulkifli Anwar menyatakan, kesiapan semua pemangku kepentingan terhadap Pilkada Serentak tahun ini karena momen ini sudah yang kedua kalinya. Menurutnya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak pada Juni 2018 mendatang.<br /><br />“Jadi pengalaman menggelar Pilkada Serentak tahun 2015 lalu bisa menjadi pelajaran berharga untuk Pilkada Serentak tahun 2018 ini,” katanya saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/01/2017).<br /><br />Zulkifli optimis, dengan banyaknya jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada, pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu akan bisa dilakukan dengan baik. Dengan pengalaman Pilkada lalu, ia yakin Bawaslu tidak akan lengah lagi.<br /><br />Apalagi kondisi masyarakat, lanjut Zulkifli, sudah jauh berbeda. Masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan dengan pengalaman Pilkada baik Gubernur maupun Bupati atau Walikota, termasuk pemilihan anggota legislatif yang berjalan cukup baik.<br /><br />“Insya Allah pilkada serentak 2018 ini tidak ada apa-apa, yakin saya,” ungkap legislator F-PD itu.<br /><br />Sedangkan dengan banyaknya perwira TNI/Polri maupun pejabat ASN serta anggota DPR/DPRD, yang ikut maju jadi calon kepala daerah, Zulkifli menyatakan tidak perlu dikhawatirkan. Mereka bisa menjadi paslon dengan syarat harus mengundurkan diri, sehingga tidak perlu diributkan.<br /> <br />“Tidak ada hal-hal yang aneh, sudah ada rambu-rambu sehingga tetap bisa berlangsung dengan baik dan lancar,” ujar legislator asal dapil Lampung itu.<br /> <br />Ketika ditanya tentang kekhawatiran akan munculnya kampanye hitam, Zulkifli meragukan pernyataan tersebut. “Yang penting kalau benar-benar ada kampanye hitam, dibuktikan saja dan ada mekanisme untuk bertindak tegas,” pungkasnya. (mp/sf)</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Sumber: http://www.dpr.go.id</p>
