SINTANG, KN – Kata Corona Virus Desease atau Covid-19 di Indonesia sudah tidak asing lagi, pasalnya wabah tersebut membawa dampak yang sangat buruk bagi beberapa sektor, seperti perekonomian dan kesehatan.
Dalam sektor perekonomian global misalnya, dampak yang sangat krusial adalah ruang kebijakan fiskal dan moneter yang terbatas di tengah pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Pandemi Covid-19 yang disertai peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global, akan menyebabkan pemulihan ekonomi domestik menjadi terhambat.
Pada sektor kesehatan, yang paling krusial adalah tingkat kesehatan menjadi menurun karena banyak yang terpapar virus tersebut. Bahkan, banyak masyarakat yang stress karena khawatir dan takut tertular sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Hingga sekarang puluhan ribu nyawa telah melayang.
Ditambah lagi dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, jika dilihat dari satu sisi dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Dalam sisi yang lainnya kebijakan tersebut hanya semata-mata menjaga Indonesia dari ancaman Covid-19. Karena bagi mereka adalah salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Menjaga Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote bukan hanya tugas pemerintah saja, akan tetapi kolaborasi antar semua masyarakat sangat diperlukan, sehingga Covid-19 dapat diminimalisir.
Pertumbuhan Ekonomi yang memburuk sepanjang 2020 tak terlepas dari daya beli masyarakat yang tergerus selama pandemi. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada 2019, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 57 persen pada pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2020, pandemi membuat jutaan pekerja harus kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik.
Seiring dengan kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2020 tercatat 2,84 persen (yoy), kemudian pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi 5,51 persen (yoy), dan triwulan III terkontraksi 4, 04 persen (yoy).
Daya beli masyarakat juga turun terutama karena berkurangnya penghasilan disamping karena terbatasnya aktivitas. Di tengah semua ketidakpastian, masyarakat terutama golongan menengah ke atas mengerem pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok.
Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat.
Badan Pusat Statistik dalam Survei Angkatan Kerja Nasional
Pemerintah meyakini, tahun 2021 akan menjadi titik balik perekonomian Indonesia.
Untuk membangkitkan kembali ekonomi, pemerintah tetap melanjutkan program ekonomi Nasional (PEN). Melalui PEN ini, diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat ditahun 2021 sekaligus untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Strategi PEN tahun 2021 akan difokuskan pada empat kegiatan. Pertama, belanja kesehatan akan menjadi prioritas pertama, termasuk pengadaan testing, obat-obatan, alat kesehatan, insentif tenaga kesehatan dan rumah sakit, serta memastikan ketersediaan vaksin.
Kedua, melanjutkan stimulus fiscal, baik kementerian/lembaga (K/L) maupun non-K/L pada sektor-sektor yang memberi dampak multiplier tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan maupun pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, belanja pemerintah akan diarahkan kepada pembelian barang yang diproduksi dalam negeri sehingga dapat memberikan dampak besar terhadap permintaan barang dalam negeri.
Keempat, belanja bantuan social, program cash for work, program sembako, PKH, subsidi tenaga kerja baik sektor formal maupun informal, sehingga dapat menambah daya beli kelompok berpenghasilan rendah yang selanjutnya dapat mendorong konsumsi masyarakat.
Pada 26 Januari 2021, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa anggaran untuk program PEN 2021 ditetapkan sebesar Rp 553,09 triliun. Nilai tersebut hampir setara dengan realisasi anggaran PEN 2020, yakni Rp. 579,78 triliun.
Anggaran terebut akan difokuskan pada empat aspek, yakni kesehatan Rp 104,7 triliun, perlindungan sosial Rp 150,96 triliun, program prioritas Rp 141,36 triliun, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi RP156,06 triliun.
Di sisi moneter, Gubernur Bank Indonesia secara khusus menekankan lima kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional, yaitu pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan realisasi stimulus fiscal, peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.
Bank Indonesia mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan pada tahun 2021. Kebijakan itu antara lain ditempuh melalui menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar, suku bunga yang akan tetap rendah sampai dengan muncul tanda tanda tekanan inflasi meningkat, dan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder), serta kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021.
Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan enam inisiatif strategis kebijakan di 2021 untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan disektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Enam inisiatif strategis 2021 tersebut meliputi arah pengembangan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK), penajaman pengawasan SJK terintegrasi berbasis teknologi informasi, percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital, perluasan akses keuangan, penguatan ketahanan dan daya saing SJK, serta pengembangan sustainable finance.
Keputusan Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya menggangu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan tumbuh negative, Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat.
Perekonomian global tahun 2020 mengalami shock yang disebabkan terjadinya pandemic Covid-19. Kondisi yang merupakan kejadian luar biasa tersebut berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, terlebih pada aktivitas ekonomi. Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu pertimbangan resiko yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 sebelumnya mencapai 5.02 persen dari PDB. Sementara pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berada di kisaran 5,1 persen sampai 5,5 persen.
Namun, sebagai akibat dari bencana Pandemi Covid-19 yang terjadi, maka dilakukan penyesuaian terhadap target pembangunan termasuk aspek pertumbuhan ekonomi yang diprediksi turun menjadi 4,5 hingga 5,5 persen.
Prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2020 pada kisaran 4,9-5,3 persen dan pada tahun 2021 target perekonomian Kalimantan Barat diproyeksi tumbuh sebesar 5,35 persen.
Begitu pula halnya dengan Kabupaten Sintang, sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang juga menyentuh Kabupaten Sintang, maka dilakukan penyesuaian terhadap target indikator ekonomi.
Pandemi Covid-19 memberi dampak negative bagi perekonomian Kabupaten Sintang. Pada tahun 2021, indikator ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan -0,4 poin menjadi 6,3% dari tahun sebelumnya sebesar 6,7%.
Selain itu, aktivitas ekonomi domestik juga mengalami gangguan pada pasar tenaga kerja yang mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,00% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan menjadi 10,65% dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat.
Pada aspek pembangunan manusia, indikator Indeks Pembangunan Manusia diproyeksi mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 68,70 poin.
Sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial. Diantaranya, perluasan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan perluasan cakupan sembako.
Pada tahun 2021 ini, Perum Bulog Sub Drive Sintang menyalurkan bantuan beras sebanyak 400 ton untuk 40.031 keluarga penerima manfaat (KPM). Tiap KPM mendapat jatah 10 kilo beras. (*)
