SEKADAU, KN – Sebanyak 501 Aliansi Petani Kelapa Sawit-Keling Kumang (APKS-KK) menerima sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Aula Kantor Pusat CU Keling Kumang, Desa Tapang Semadak, Sabtu 25 Juni 2022.
RSPO ini berkat kerjasama antara APKS-KK dan Solidaridad. Keduanya terbukti berhasil mendampingi para pekebun hingga terbitnya sertifikat. RSPO ini sendiri merupakan yang pertama untuk pekebun mandiri diwilayah Kalimantan Barat.
Ketua Pengurus Gerakan CU Keling Kumang, Stepanus Masiun mengatakan Aliansi Petani Kelapa Sawit Keling Kumang (APKS-KK) merupakan salah satu kelompok alumni Sekolah Lapangan yang didampingi oleh Solidaridad bersama dengan Keling Kumang sejak tahun 2013.
“Anggota kita kurang lebih 900 orang, APKS-KK ini menjadi salah satu kelompok tani terbesar di Kalimantan Barat. Kelompok yang memiliki kantor di daerah Tapang Semadak ini telah berhasil meloloskan 501 orang anggotanya,” ucapnya.
Proses panjang yang cukup memiliki dinamika dan tak bisa dibilang mudah ini akhirnya mengantarkan APKS-KK menjadi kelompok petani kelapa sawit swadaya pertama di Kalimantan Barat yang mengantongi sertifikat RSPO sejak bulan Februari 2022.
“Kita sangat bahagia, karena kita satu-satunya yang sudah memiliki sertifikat RSPO di Kalbar,” kata Stepanus.
Mewakili Programme Coordinator Solidaridad Kalbar, Edi Dastra mengatakan ada cukup banyak kriteria dan prinsip RSPO yang harus dipenuhi oleh para petani saat mengajukan sertifikasi untuk kebun.
“Diantaranya adalah harus menerapkan Praktik Pertanian Lestari yang ramah lingkungan, menggunakan bibit bersertifikat untuk kebutuhan budidaya, memiliki pengetahuan dasar tentang gender, dan turut aktif dalam upaya konservasi hutan dan alam di lingkungan sekitarnya,” jelasnya.
Selain itu, mereka juga harus melalui proses verifikasi dan audit eksternal yang ketat sebelum bisa mendapatkan sertifikat RSPO.
“Sebelum mengikuti standar dan prinsip RSPO, para petani ini jarang mencatat jadwal pemupukan ataupun perawatan lainnya. Selain itu, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) juga tidak dikelola secara seksama, begitu pula halnya dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sebelumnya jarang dipatuhi pemakaiannya,” ungkapnya.
Namun setelah mengikuti proses standarisasi RSPO, semua itu berubah menjadi lebih tertib dan terstruktur. Seluruh tahapan perawatan selalu dicatat dalam Jurnal Petani, limbah B3 ditangani dengan tepat dan aman, serta para petani selalu menggunakan APD jika berkegiatan di kebunnya masing-masing.
“Mereka dengan tekun menerapkan praktik budidaya kelapa sawit yang ramah sosial sekaligus ramah lingkungan sesuai dengan kriteria dan prinsip RSPO,” terang Edi.
Anggota Kelompok Tani Usaha Mandiri,
Yasintus Lukas mengaku senang karena kebun miliknya sudah bersertifikat internasional.
“Ini artinya apa yang telah kita kerjakan selama ini terbayarkan lunas dengan adanya sertifikat RSPO ini,” ujarnya.
Ia mengakui, sebelum bersertifikat RSPO hasil panen sawit miliknya bisa dikatakan rendah. Akan tetapi saat ini hasil panennya sebulan bisa mencapai 6 ton dilahan kurang lebih seluas 2 hektare.
“Mudah-mudahan dengan hasil yang baik ini, harga TBS kita bisa kembali ke harga yang seperti dahulu kala, karena sekarang ini dampaknya sangat terasa bagi petani mandiri seperti kami,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Sekadau, Aron sangat mengapresiasi program ini, karena menurutnya selaras dengan program unggulan daerah, yaitu infrastruktur, perkebunan, pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan (IP3K).
“Pemerintah Daerah sangat berterimakasih kepada APKS-KK dan Solidaridad yang telah melaksanakan program ini, dan kita sangat bangga sekali karena Sekadau adalah wilayah satu-satunya dikalbar yang petaninya sudah bersertifikat RSPO,” ucap Aron.
Untuk itu, Ia berharap agar kedepannya petani sawit mandiri di Kabupaten Sekadau bisa lebih banyak lagi yang memiliki sertifikat RSPO.
“Mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan teman-teman ini bisa bermanfaat untuk petani kita, kedepannya kita juga akan mendorong agar petani-petani kita yang lain untuk mensertifikasi RSPO,” tukasnya.
