Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera mengungkapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) setempat berpihak kepada lingkungan hidup. <p style="text-align: justify;">Anggota DPRD Kalsel dua periode itu mengungkapkan hal tersebut saat menerima sejumlah elemen masyarakat kota Banjarmasin, yang menamakan Aliansi Purun Hijau (APH), Kamis.<br /><br />"Namun RTRWP tersebut sudah lima tahun hingga sekarang belum mendapat persetujuan pemerintah pusat," ungkapnya dalam petemuan dengan Aliansi Purun Hijau, di ruang Badan Legislasi (Benleg) DPRD Kalsel itu.<br /><br />Menanggapi permintaan APH tentang perlunya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sebuah kota, seperti di Kota Banjarmasin, guna mengurangi pencemaran udara serta dampak pemanasan global, wakil rakyat dari PKS itu, menyambut positif.<br /><br />"Saya menyambut positif dan sependapat dengan Alian Purun Hijau perlunya RTH pada sebuah kota, termasuk bagi kota Banjarmasin. Tapi hal itu merupakan ranah kewenangan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemko) dalam penyediaan RTH tersebut," tandasnya.<br /><br />Begitu pula usaha pertambangan dalam kaitan mencegah kerusakan lingkungan hidup, bukan kewenangan DPRD Kalsel, tapi wewenang pemerintah pusat bagi kontak karya generasi pertama dan Pemkab/Pemko untuk kuasa pertambangan (KP).<br /><br />"Tapi baik secara pribadi maupun kelembagaan, saya sependapat agar kelestarian lingkungan hidup (ecosistem) Kalsel harus tetap terjaga dan segala aktivitas eksploitasi sumber daya alam harus mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah," demikian Riswandi.<br /><br />Sebelumnya juru bicara APH, Muhammad Syarafuddin, meminta DPRD Kalsel agar mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) serta Pemkab/Pemko tetap konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.<br /><br />Sebagai contoh melakukan penataan kembali usaha pertambangan yang belakangan makin marak dan bisa mengancam kerusakan lingkungan hidup Kalsel.<br /><br />Selain itu, menyediakan RTH guna kenyamanan lingkungan serta menyerap limbah kendaraan bermotor yang mencemari udara dan mengurangi dampak pemanasan global, demikian Syarafuddin.<br /><br />Melalui wakil rakyat Kalsel tersebut, APH juga menyeru semua lapisan masyarakat agar tak menggunakan kendaraan bermotor selama satu hari dalam sepekan atau sebulan, guna mengurangi pencemaran udara.<br /><br />Mengakhiri pertemuan/dialog tersebut, APH menyerahkan "kado" berupa ranting kering yang tertanam pada pot bunga kepada pimpinan DPRD Kalsel tersebut.<br /><br />Kado tersebut menggambarkan keadaan "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel masa kini dan mendatang manakala eksploitasi sumber daya alam tak terkendali.<br /><br />Rombongan APH tersebut datang ke DPRD Kalsel menggunakan sepeda, dengan start Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, Jalan A. Yani Km4,5.<br /><br />Sebelumnya rombongan APH juga mendatangi kantor wali kota dan DPRD Kota Banjarmasin, dengan menyampaikan topik yang kepada Pemko serta wakil-wakil rakyat daerah yang mendapat julukan kota seribu sungai itu.<strong> (das/ant)</strong></p>
