MELAWI – APBD Melawi 2018 belum juga ditandatangani hingga saat ini. DPRD masih mendesak pemerintah daerah merasionalisasi sejumlah anggaran untuk pembayaran utang jangka pendek. Mendengar hal tersebut, masyarakat Pinoh utara meminta agar jangan mengorbankan Jembatan Melawi II. Tahun 2018 ini rencananya pembangunan jembatan Melawi II akan dimulai. Namun begitu, sepertinya tak berjalan lancar karena sengkarut APBD Melawi tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Makarius Horong mengungkapkan, sudah menganggarkan pembangunan Jembatan Melawi II dalam APBD 2018. Total anggaran jembatan rangka baja tersebut mencapai Rp52 miliar. “Nanti rencananya akan dikerjakan dengan pola multiyears. Tahun pertama ini dianggarkan 60 persen dan 40 persen di tahun berikutnya. Jadi anggaran tahun ini sekitar Rp31 miliar,” terangnya, kemarin.
Horong sendiri belum mengetahui soal rencana rasionalisasi anggaran Jembatan Melawi II ini. Ia hanya tahu anggaran sudah disetujui dan disahkan DPRD pada November tahun lalu. “Lelangnya tinggal tunggu APBD. Soal perencanaan dan kajian teknis sudah siap semua. Secara umum, pondasi yang telah ada layak untuk dilanjutkan,” jelasnya.
Sudah bertahun-tahun masyarakat Kecamatan Pinoh Utara menantikan jembatan tersebut. Pondasi serta tiang fender sudah berdiri bahkan diantaranya sudah ada yang roboh ditabrak ponton dan hilang. Dua periode pemerintahan sebelumnya juga tak mampu memenuhi jembatan tersebut.
Masyarakat Pinoh Utara, Martinus Paton mengatakan, pihak pemerintahan sudah seringkali dijanjikan pembangunan namun selalu batal terwujud, bahkan saat-saat kempanye janji-janji itu sudah tidak asing lagi ditelinga. Sebelum ini rencana pembangunan juga batal akibat ditolaknya pinjaman daerah oleh DPRD Melawi. “Kalau Jembatan Melawi II tak dilelang tahun ini, saya akan tandai Facebook Pak Jokowi. Biar pusat tahu, jembatan ini terus dibiarkan terbengkalai,” kata Paton, kemarin.
Pria yang merupakan Mantan Kepala Desa Merah Arai yang merupakan salah satu desa di pedalaman Pinoh Utara. Ketiadaan jembatan membuat hidup masyarakat di Kecamatan tersebut sengsara. Selama jembatan belum jadi, pembangunan di Pinoh Utara juga berjalan lamban, bahkan lebih cenderung stagnan.
“Jalan poros yang pernah dibangun 2008 pun nyaris hilang karena jarang dilewati orang. Bahkan kondisinya semakin memprihatinkan. Jalan ini tak pernah ada peningkatan, masih tanah. Kalau hujan, sudah tak bisa dilewati,” ucapnya.
Selain itu berdampak panjang bagi layanan publik dan ekonomi masyarakat. Misalnya ada warga sakit maka terpaksa menyewa speedboat Rp600 ribu untuk ke Nanga Pinoh. Bahkan kalau malam, setidaknya berkisar Rp1 juta.
“Karena pakai jalan darat tak bisa, tak ada mobil. Jalan ke arah Puskesmas Manding pun terputus. Jalan tak ada,” ujarnya.
Begitu pula jika ingin membawa kulat. Harus menggunakan perahu. Dan dijual di Desa Nanga Man kepada pengepul. Harganya tentu jauh lebih murah ketimbang di Nanga Pinoh.
“Ya, mau gimana juga. Kalau pas surut di musim kemarau, biasa orang kampung bawa kulat pakai motor. Karena jarak Merah Arai ke Nanga Man hanya dua kilo,” katanya.
Akses lain ke Nanga Pinoh adalah dengan menggunakan rakit dan membayar Rp20 ribu. Padahal kalau ada jembatan tentu lebih hemat, karena setidaknya tak perlu bayar untuk menyeberangi sungai. “Namun, tentunya harus ada bangun jalan. Kita harapkan jembatan segera terealisasi. Setelah itu bangun jalan poros ke seluruh desa di Pinoh Utara,” harapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menyatakan, pembangunan Jembatan Melawi II tetap terus diperjuangkan. Menurutnya kepentingan jembatan ini memang sangat tinggi karena menyangkut puluhan ribu masyarakat yang berdiam di Kecamatan Pinoh Utara.
“Ya, kita akan perjuangkan agar ini tidak termasuk yang kita rasionalisasi. Jembatan tetap akan dibangun. Paling yang kita minta ubah adalah pola multiyear. Dari dua tahun menjadi tiga tahun. Kecuali untuk kantor bupati yang kalau kami lihat urgensinya tidak terlalu besar. Untuk jembatan karena ini ada kaitannya dengan masyarakat, kita akan selalu mendukung pembangunannya,” katanya.
DPRD sendiri masih meminta adanya rasionalisasi belanja APBD mengingat belum teranggarkannya pembayaran utang pihak ketiga dalam APBD 2018. Hanya Tajudin berharap anggaran jembatan tidak termasuk yang ikut dipangkas. (Edi/KN)
