MELAWI, KN – Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen membuka Rapat Koordinasi (Rakoor) Perencanaan Desa Berbasis Data SDGs pada penyusunan RKP Desa Tahun 2023 yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Melawi bersama pendamping desa dalam , Kamis (08/09/2022) di salah satu hotel di Nanga Pinoh. Kegiatan dihadiri Forkopinda, sejumlah Kepala SKPD, para Kepala Desa serta pendamping desa.
Dalam arahannya, Kluisen meminta kepada pemerintah desa untuk mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas. Jangan semua kegiatan diarahkan pada pembangunan fisik, kegiatan lain seperti peningkatan SDM juga harus menjadi Perhatian.
“Anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen. Bagaimana realisasinya? Benar tidak bantuan berupa bibit ikan, pakan dan kegiatan lainnya yang disalurkan sesuai kebutuhan. Sebab anggaran untuk kegiatan ini lumayan besar,” jelas Kluisen.
Kepada para pendamping desa, Kluisen meminta untuk mendorong desa dalam penganggaran stunting, termasuk masalah aset. Jangan sampai, ketika kepala desa sudah tidak kemudian hartanya juga hilang.
Kluisen mengakui bahwa dirinya menerima laporan bahwa, ada bangunan fisik yang sumbernya dari APBD tapi diakui oleh desa. “Nah ini perlu dilakukan pemeriksaan, saya juga minta minta dispektorat untuk melakukan, awasi kegiatan, agar tidak ada persiapan,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala DPMD Melawi, Hasanudin juga menyampaikan, agar dalam penggunaan dana ketahanan pangan bisa lebih berhati-hati, karena dana ini juga menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum.
Sementara untuk penanganan stunting, desa diminta untuk menganggarkannya, karena ini perhatian serius yang harus segera diatasi.
“Pendamping desa harus mengawasi betul masalah ketahanan pangan ini, agar bisa berjalan sesuai rencana yang diharapkan. Dan untuk stunting, agar bisa dianggarkan karema ini persoalan nasional yg harus diatasi bersama,” pungkasnya. (Ira)
