Pemkab Seruyan Bertekad Keluar Dari Opini Disclaimer

×

Pemkab Seruyan Bertekad Keluar Dari Opini Disclaimer

Sebarkan artikel ini

Pemerintah Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah bertekad untuk memperbaiki pengelolaan keuangan sehingga bisa keluar dari opini disclaimer yang melekat selama delapan tahun terakhir. <p style="text-align: justify;"><br />"Syukur kalau keinginan kuat ini didukung banyak pihak," ucap Wakil Bupati Seruyan, Yulhaidir dihubungi dari Sampit, Jumat.<br /><br />Yulhaidir adalah wakil bupati yang terpilih dalam pemilu kepala daerah Juni lalu bersama Bupati Sudarsono. Pemimpin baru yang merupakan putra daerah Seruyan ini bertekad untuk membawa kabupaten pemekaran yang kaya sumber daya alam ini lebih maju dengan tata kelola pemerintahan baik dan bersih.<br /><br />Sudarsono dan Yulhaidir telah memberi penegasan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan Seruyan agar tidak terus menjadi sorotan pemerintah pusat dan masyarakat karena mendapat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.<br /><br />Tekad kuat itu diapresiasi oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalteng. Mereka menyambut baik ketika kepala daerah setempat berkonsultasi dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai aturan.<br /><br />"Seruyan delapan tahun berturut-turut mendapat TMP (tidak memberikan pendapat/disclaimer) dari BPK. Bupati yang baru sangat semangat akan membalikkannya menjadi WTP, dengan mengumpulkan seluruh SKPD. Itu bukan hal yang tidak mungkin," ucap Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Iskandar Novianto.<br /><br />Diinformasikannya, di Kalteng ada enam daerah yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian, tujuh daerah mendapat disclaimer, dan hanya dua yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian yakni Gunung Mas dan Sukamara.<br /><br />Meski meraih disclaimer, Iskandar meminta pemerintah daerah tidak patah semangat untuk terus melakukan perbaikan. Justru jika tidak terus berupaya memperbaiki kinerja maka pemerintah daerah akan menjadi sorotan dan dipertanyakan oleh masyarakat.<br /><br />Pemberian sanksi terhadap pelanggaran memang sudah seharusnya dilakukan untuk memberi efek jera, namun yang terpenting adalah mencari penyebab kekeliruan sehingga bisa dicegah dan diantisipasi agar kesalahan tidak terus berulang.<br /><br />"Kalau kita lakukan benar-benar maka bukan hal mustahil. Pengendalian adalah inti keberhasilan atau kegagalan. Ibarat transportasi, makin cepat makin berisiko, tapi kalau kuat pengendaliannya maka tidak masalah. Walau cuma naik becak yang pelan tapi lemah pengendaliannya maka akan berbahaya," jelas Iskandar.<br /><br />Dia memberi masukan tentang pentingnya sumber daya manusia. Penempatan pegawai sesuai keahliannya sangat penting agar setiap bidang pekerjaan bisa berjalan dan menghasilkan sesuatu yang maksimal.<br /><br />Pemerintah daerah juga harus jeli dan teliti dalam melakukan penilaian, identifikasi serta analisis risiko sehingga bisa dilakukan mitigasi untuk mencegah atau setidaknya mengurangi dampak buruk yang kemungkinan akan ditimbulkan. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses