MELAWI, KN – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Melawi hingga kini dinilai masih tinggi. Angkanya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Melawi menyentuh angka 12,83 persen pada Maret 2018.
Berdasarkan data BPS Melawi, Melawi selalu menjadi kabupaten terbawah dari 14 kabupaten/kota di Kalbar terkait tingkat kemiskinan penduduknya. Terkait persoalan ini DPRD setempat meminta agar pemerintah lebih serius dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Melawi.
Aggota DPRD Melawi mendukung apabila Pemkab Melawi akan mencari data ke BPS Melawi. Nur Ilham menuturkan, dalam hal ini Pemkab Melawi tidak hanya mencari data, namun data angka penduduk miskin benar-benar dipastikan keabsahannya dari aspek apa saja yang membuat kategori penduduk miskin hingga tidak ada perubahan hingga tahun ini.
”Kita minta jangan asal didata atau mencari data saja. Tapi kalau memang data itu sudah benar dan jelas, pemerintah harus segera menuntaskannya dengan merealisasikan program berbagai sektor pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat banyak,” ungkap politisi PKB tersebut, Jumat (7/7/19).
Menurut Ilham, masih tingginya angka kemiskinan di Melawi menunjukkan kinerja pemerintah setempat perlu peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan membuat program-program mendesak, seperti program peningkatan sarana infrastruktur jalan mulai dari kecamatan hingga pedesaan.
Sebelumnya Bupati Melawi, Panji mengatakan, dengan data yang dirilis BPS tersebut, tentunya pemerintah ingin mengetahui pada sektor apa yang harus diperbaiki, kemudian upaya intervensi pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten sehingga menjadi konsen tersendiri.
“Tujuan utama, kita harus memperbaiki kinerja. Kemudian mencapai kondisi yang nyaman untuk masyarakat. Pemkab akan meminta BPS untuk melihat variabel-variabel apa sehingga membuat Melawi masuk kategori masyarakat miskin tertinggi,” paparnya.
Panji mengatakan, meski ada peningkatan, pihaknya masih berupaya keras untuk menurunkan angka tersebut. Terlebih terjadi permasalahan data yang menjadi persoalan pokok dalam penanganan kemiskinan ini dalam mengevaluasi program dan kinerja demi perbaikan berikutnya.
“Nanti instansi terkait bisa bekerja sama dengan BPS. Soal variabel apa saja yang membuat angka kemiskinan tersebut tinggi. Kalau sudah diketahui, nanti pemerintah perbaiki. Karena data tersebut harus dimaknai positif. Tidak selalu, ini salah, ini jelek dan tentu kita harus kejar dan perbaiki,” ujarnya.
Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Panji memaparkan berbagai program yang sedang dan akan berjalan. Salah satunya menurunkan tingkat kesulitan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik.
“Karena itu, fokus utama Pemkab Melawi yakni pembangunan infrastruktur. Kalau infrastrutktur sudah baik, karena menjadi landasan perjuangan ekonomi rakyat,” pungkasnya. (ED/DD)
