Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pada 2012 telah memprogramkan pembentukan Kota Layak Anak atau KLA, ujar Kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah setempat, Joko Utomo. <p style="text-align: justify;">Program pembentukan KLA tersebut berdasarkan intruksi Kementrian Pemberdayaan Perempuan yang memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Balangan dicanangkan sebagai salah satu KLA di Indonesia, kata Joko Utomo di Paringin, Ibu Kota Balangan, Kamis.<br /><br />"Bupati selaku kepala daerah menyambut baik kepercayaan yang diberikan dan segera melakukan langkah persiapan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pelaksana perencana," ujarnya.<br /><br />Sebagai langkah awal telah dilakukan rapat koordinasi antarinstansi terkait yang dipimpin oleh bupati setempat untuk mempersiapkan pencanangan pelaksanaan program tersebut.<br /><br />Menurutnya, pembentukan KLA merupakan program lintas sektoral yang memerlukan peran serta dan kerja sama antar instansi pemerintah serta keterlibatan masyarakat.<br /><br />"Dalam hal ini, Bappeda hanya sebagai badan yang menyusun rencana dan langkah-langkah menuju pembentukan KLA dimana nantinya akan dijabarkan serta dijalankan oleh semua pihak terkait," katanya.<br /><br />KLA sendiri adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen serta sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.<br /><br />Ia menambahkan, pembentukan KLA bertujuan membangun inisiatif pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam strategi dan intervensi pembangunan.<br /><br />"Strategi dan intervensi tersebut berbentuk kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan hak anak," tambahnya.<br /><br />KLA sangat perlu dibentuk dan dikembangkan karena anak merupakan investasi Sumber Daya Manusia yang harus tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi, katanya.<br /><br />Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang dan koordinasi agar semua pihak terpicu serta serius dalam melaksanakan program pembentukan KLA sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam pembangunan, jelasnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
