Pemkab Alokasikan Rp. 23, 9 Milyar Untuk Penanganan Covid-19

oleh
Rapat teknis penanganan Covid-19. (Ist)

Melawi (kalimantan-news.com) – Tak cuma menetapkan KLB, Bupati Melawi, Panji juga menyiapkan alokasi anggaran untuk penanggulangan Corona atau Covid-19. Salah satunya dengan melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja barang dan jasa, termasuk perjalanan dinas hingga ATK di seluruh SKPD sebesar Rp 23,9 Miliar untuk digeser ke alokasi anggaran penanganan dan penanggulangan Corona. Hal ini disampaikan Panji saat Rapat bersama sejumlah SKPD teknis serta DPRD, Polres Melawi serta TNI, Jumat (27/3) siang.

Efisiensi anggaran kata Panji dilakukan dengan memangkas belanja barang dan jasa sebesar 10 persen dari total pagu belanja mencapai Rp 239 miliar. Sehingga dana yang dialokasikan sebesar Rp 23,9 miliar akan diarahkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

“Sekarang sudah kita pakai Rp 500 juta dari dana tanggap darurat. Dan kita tambah dari belanja barang dan jasa, dimana didalamnya ada perjalanan dinas hingga ATK serta honorarium. Kita minta seluruh SKPD untuk memangkas 10 persen untuk efisiensi alokasi anggaran Corona,” katanya.

Dilanjutkan Panji, peruntukan secara detail memang belum disiapkan, namun keseluruhan dana tersebut akan teralokasi untuk penanganan dan pencegahan Corona. Mulai dari memperkuat Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis, perawat dan dokter, penyediaan obat-obatan, kebutuhan posko, pemeriksaan serta rumah sakit khusus bagi pasien suspect Corona.

“Rumah sakit khusus hanya untuk PDP, bukan yang sudah positif Corona. Hanya untuk pemantauan dan kecurigaan bagi ODP. Karena kalau positif, maka akan dirujuk para rumah sakit yang telah ditunjuk Pemprov Kalbar,” jelasnya.

Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti yang ikut hadir dalam rapat tersebut menyetujui rencana pergeseran anggaran dalam belanja APBD untuk penanggulangan Corona. Apalagi Pemkab Melawi sudah menetapkan status KLB terhadap wabah tersebut, kendati belum ada kasus positif Covid-19 di Melawi.

“Kami sepakat relokasi anggaran dan pergeseran anggaran untuk penanganan Corona. Hanya kami meminta agar Bupati bisa menyurati resmi sebagai dasar kami menggelar rapat pembahasan menyetujui pergeseran anggaran,” katanya.