PT Borneo Putra Lestari yang ditunjuk membangun "dry port" di Entikong, Kabupaten Sanggau, hingga kini masih belum merealisasikan pembangunan karena adanya sejumlah masalah. <p style="text-align: justify;">"Sampai sekarang, belum ada payung hukum yang jelas untuk pembangunan ‘dry port’ tersebut," kata Direktur PT Borneo Putra Lestari Hengky RN saat rapat persiapan pembangunan dry port Entikong di ruang rapat Wakil Gubernur Kalbar di Pontianak, Selasa sore.<br /><br />Menurut dia, berdasarkan aturan yang ada saat ini, dry port dibangun dengan menginduk ke pelabuhan terdekat. Misalnya di Cilegon, Banten, dry port menginduk ke pelabuhan laut terdekat.<br /><br />Namun, lanjut dia, dry port Entikong nantinya tidak menginduk ke pelabuhan terdekat lainnya di Kalbar. "Melainkan langsung ke negara lain, yakni Malaysia," ujar Hengky.<br /><br />Ia menambahkan, aturan tersebut yang hingga kini belum dimiliki Pemerintah Indonesia. "Termasuk mengenai cara mendapatkan nomor registrasi sebagai pelabuhan darat," kata dia.<br /><br />Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan penentuan tarif jasa penggunaan dry port Entikong. <br /><br />"Biasanya, untuk tarif yang menentukan pemerintah pusat. Tetapi kenapa gubernur yang menentukan," kata Hengky setengah bertanya.<br /><br />Fungsi pelabuhan laut, ungkap dia, sebenarnya dapat memanfaatkan Senarai yang ada di Sarawak. Pelabuhan tersebut dapat menjadi semacam transhipment produk asal Kalbar sebelum dikirim ke negara tujuan. <br /><br />"Misalnya selama ini produk Kalbar dibawa ke Singapura dulu sebelum dikirim ke negara tujuan," kata Hengky.<br /><br />Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, PT Borneo Putra Lestari ditunjuk sebagai pihak yang membangun pelabuhan darat Entikong. Pertimbangannya, pemerintah mempunyai keterbatasan dana sedangkan dari pihak Kadin siap memberi dukungan dengan menggandeng mitra lokal dalam membangun pelabuhan tersebut.<br /><br />Dodik Karnida, Kasi Lantas Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Kalbar mengusulkan agar pemerintah memperhatikan fungsi dan posisi dari pelabuhan tersebut.<br /><br />"Karena tidak berhubungan dengan laut, maka disebut ‘inland port’," kata Dodik Karnida. Nama inland port itulah yang digunakan Malaysia saat membangun pelabuhan serupa di Tebedu, Sarawak, yang berbatasan dengan Entikong. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan dari segi aturan adalah dengan penerbitan Keppres.<br /><br />Ketua Asosiasi Pengusaha Perbatasan Kalbar, HR Thalib menegaskan, pelabuhan darat di Entikong itu akan menjadi muara pembangunan untuk Kalbar. <br /><br />"Tidak hanya Entikong yang diuntungkan, tetapi juga Kalbar secara keseluruhan," kata HR Thalib.<br /><br />Pelabuhan Entikong, ujar dia, juga akan membantu percepatan distribusi barang ke Kalbar. Ia mencontohkan kuota impor gula sebanyak 17.500 ton yang masuk melalui Entikong. Menurut dia, jika untuk memasukkan dua ribu ton gula butuh waktu sekitar 23 hari kalau melalui Pelabuhan Pontianak, maka menggunakan Entikong hanya seminggu.<br /><br />Selain Entikong, yang juga akan menjadi pelabuhan darat adalah Badau, Kapuas Hulu, yang berbatasan dengan Lubok Antu, Sarawak.<br /><br />Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya menambahkan, rencananya pada Kamis (22/11) akan ada rapat dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). <br /><br />"Kami akan bawa beragam informasi, masukan maupun permasalahan ini dalam pertemuan itu," kata Christiandy Sanjaya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
