Ketidaksamaan Saudara Kita di Papua

ARTIKEL – Papua merupakan provinsi yang terletak di bagian utara, Indonesia. Sebelumnya,
provinsi ini dikenal dengan nama Irian Barat (1956–1973) dan Irian Jaya (1973–2000), yang
mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di
Kota Jayapura.Sudah lama tanah Papua menjadi tanah konflik,Tepat saat ini saudara kita di
Papua memiliki banyak permasalahan yaitu konflik antar orang asli Papua,orang Sipil,dan
Pemerintah.Tidak meratanya pembangunan membuat adanya kesenjangan dan alienasi
terhadap masyarakat Papua yang bisa melahirkan konflik horizontal, salah satunya propaganda
negatif.
Konflik di Papua memang sudah lama terjadi karena adanya sejarah integrasi Papua ke wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), identitas politik, kekerasan dan pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan Papua, dan juga inkonsistensi pemerintah
Indonesia, dan marjinalisasi masyarakat Papua. Konflik tersebut melahirkan penyelesaian
represif dari pemerintah yang membuat stigma peminggiran terhadap masyarakat Papua. Hal
tersebut menyulut para orang atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab membuat
narasi dan propaganda negatif yang disebarkan melalui media sosial. Penyebaran narasi yang
cepat ini menjadi keuntungan kelompok tertentu dalam penggiringan opini serta tujuan yang
ingin dicapai. Adu domba masyarakat dan pemerintah juga menjadi polemik yang berbahaya
dalam melahirkan sebuah gerakan separatisme berbentuk teror. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam paradigma fenemonologi,
dengan pemantauan berbagai media sosial yang terkait, studi pustaka, serta laporan atensi
pemerintah dalam melihat masalah Papua. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kesenjangan
sosial dan alienasi dijadikan propaganda oleh orang dan atau kelompok orang yang dapat
menyulut serta menggiring opini publik bahwa pembebasan Papua dibenarkan dan penyulut
gerakan separatis teroris di Papua.
Konflik kekerasan di Papua pada umumnya disebabkan adanya kondisi sosial yang timpang
antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat migran yang datang dari luar Papua, sebagai
akibat dari adanya kekeliruan kebijakan pembangunan di Papua yang berlangsung lama,
sebagai berikut:
A. Terjadinya Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)
Eksploitasi SDA telah menampilkan suatu ketidakadilan, berdasarkan fakta-fakta masyarakat
Papua, pemegang hak adat atas SDA tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,
padahal semua konsekuensi negatif pasti dipikul oleh mereka bukan oleh pengambil keputusan.
SDA merupakan sumber penghidupan. utama bagi mereka dengan batas-batas kepemilikan,
pengakuan, dan penghargaan yang jelas dan tegas di antara para pemegang hak adat.
Akibatnya, masyarakat menjadi penonton dan terasing di tanahnya sendiri. Masyarakat Papua
sebagai komunitas lokal tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, karena
memang tidak dipersiapkan, dibor, dan diberi kesempatan.
B. Dominasi Migran di Berbagai Bidang-Bidang Kehidupan
Perlakuan yang kurang tepat terhadap masyarakat Papua juga terjadi di bidang pemerintahan,
dan proses-proses politik. Sadar atau tidak, selama pemerintahan Orde Baru, orang Papua
kurang diberi peran dalam bidang pemerintahan. Posisi-posisi utama selalu diberikan kepada
orang luar dengan dalıh orang Papua belum mampu. Meskipun untuk sebagian peran, dalih itu
mungkin benar. tetapi pada umumnya untuk mencekal orang Papua. Seleksi ketat yang
dikenakan terhadap orang Papua dilatarbelakangi oleh ancaman dan tuduhan terhadap semua
orang Papua menjadi OPМ.
Dominasi masyarakat pendatang tidak hanya pada sektor pemerintahan saja. tetapi juga pada
sektor swasta Pada kegiatan di sektor industri manufaktur yang memanfaatkan pemanfaatan
sumber daya alam (SDA) sebagai bahan baku lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari
luar, seperti antara pabrik lain Plywood PT. Wapoga. Pabrik Pengalengan Ikan di Biak dan
pabrik Pengalengan Ikan PT Usaha Mina di Sorong. Sektor perbankan juga didominasi oleh
pekerja dari kaum pendatang
C. Penyeragaman Identitas Budaya dan Pemerintahan Lokal Singkatnya, pengembangan SDM
justru tidak bergantung pada pengetahuan dan kearifan lokal. Menyadari ancaman terhadap
eksistensi orang Papua, tokoh seperti Amold Ap berusaha menggali dan mengembangkan
unsur-unsur budaya lokal. Tetapi, nampaknya penguasaannya melalui aparat militer melihatnya
secara keseluruhan sempit dan dipahami sebagai ancaman Arnold Ap dibunuh dengan cara
yang menyakiti hati orang Papua khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. Dominasi. dan
mengutamakan hal tersebut, menjadikan identitas dan nasionalisme Papua semakin menin
mantap menopang tuntutan Papua Merdeka.
D. Tindakan Represif oleh Militer
Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk, antara lain intimidasi, teror,
penyiksaan, dan pembunuhan. Intimidasi, teror dan penyiksaan dilakukan berkenaan dengan
pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas SDA secara paksa untuk berbagai
keperluan, seperti HPH, transmigrasi, pertambangan, dan industri manufaktur maupun jasa
wisata. Ketika penduduk asli berusaha mempertahankan hak-haknya atas SDA yang
diintimidasi dan diteror Penyebab lainnya yaitu..
1. Ketertinggalan Papua dari provinsi lain tak lain disebabkan oleh pendidikan yang
belum merata dan kualitas SDM yang masih rendah. Pendidikan merupakan satu kunci
keberhasilan dalam membangun wilayah Papua. Sebaliknya, ketertinggalan di bidang
pendidikan menjadi penyebab ketertinggalan pembangunan di Papua.
2. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia di dunia karena dengan memperoleh
pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, pendidikan
menjadi salah satu faktor pendukung dalam kemajuan suatu wilayah, semakin tinggi
tingkat pendidikan suatu wilayah akan menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan ikut andil dalam membangun negaranya. Maka dalam hal ini tingkat
dan kualitas pendidikan sangat mempengaruhi hasil dari pendidikan seseorang.
(Handingo Benedictus Marbun, Mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Jambi)