Melawi (kalimantan-news.com) – Kerusakan jalan Nasional si Kabupaten Melawi tepatnya pada akses Nanga Pinoh menghubung ke Kecmatan Ella dan Menukung semakin parah, sehingga sangat sulit dilewati setiap pengendara, baik roda dua maupun roda empat.
Sajirin, seorang warga Kecamatan Ella Hilir mengatakan, kerusakan jalan yang terjadi di ruas jalan Nanga Pinoh-Ella itu mestinya menjadi perhatian khusus. Mengingat, ruas jalan strategis nasional tersebut sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara, tidak ada anggaran yang dialokasikan Pemkab Melawi untuk memperbaiki jalan tersebut.
Untuk sejumlah titik yang paling parah saat ini menyebabkan badan jalan berlumpur dan sudah berlobang. Hal ini yang menyebabkan macet dan sulit dilalui. Tak jarang beberapa kendaraan terbenam di badan jalan yang rusak, hingga ditarik agar bisa lolos dari kepungan amblas. Menurutnya, jalan tersebut semakin hancur lebur, berlumpur tanah, pada saat curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah itu.
“Kita hanya berharap, ada upaya perbaikan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Kita minta segera memperbaiki jalan. Pemerintah jangan terkesan tutup mata,” ungkapnya, Rabu Rabu (5/2/2020).
Kekecewaan yang sama juga diutarakan salah satu sopir truk pengangkut sembako, Alidin Siregar, yang mengaku kecewa lantaran tak ada upaya pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan hingga saat ini.
Menurutnya, Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah terkesan tutup mata. “Tak ada sama sekali upaya pemerintah,” ucapnya.
Harapannya, kata Siregar, jika pihak pemerintah tidak ada upaya perbaikan, maka pihak perusahaan kelapa sawit yang beinvestasi di wilayah itu bisa bergotong royong untuk memperbaiki, agar warga tidak semakin menderita.
Sebelumnya, Anggota Komisi 2 DPRD Melawi, Alexius, meminta pihak pemerintah daerah untuk segera mungkin mencari solusi, dan segera mungkin menyampaikan persoalan kerusakan jalan tersebut ke pemerintah Provinsi, agar bisa diteruskan ke pemerintah pusat. “Bagaimanapun pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemeintah Pusat. Sehingga pemerintah harus ada upaya untuk menyampaikan persolan ini melalui surat resmi,” ungkapnya.
Alexius juga menyrankan agar pemerintah bisa memanggil pihak perusahaan-perusahaan yang beroperaasional di seputran kecamatan Ella Hilir serta kecamatan Menukung yang juga menggunakan jlan tersebut setiap harinya. “Langkah cepat yang bisa dilakukan, melakukan pemanggilan seluru perusahaan yang beroperasional di Ella dan Menukung untuk ikut melakukan perbaikan,” katanya.
Sementara itu, untuk menjawab kritikan dan saran masyarakat yang mengeluhkan jalan poros Nanga Pinoh ke Ella Hilir itu, Bupati Melawi, Panji telah memanggil seluruh perusahan yang beroperasional di Ella dan Menukung dan melakukan pertemuan di Kantor Bupati, pada Rabu (5/2/2020). Pertemuan tersebut digelar untuk menentukan teknis perbaikan ruas jalan Pinoh-Ella yang saat ini semakin memprihatinkan.
“Kerusakan jalan ini memang dipengaruhi curah hujan yang sangat tinggi. Lalu lintas kendaraan yang melintasi jalan Pinoh-Ella juga dilewati banyak orang,” kata Panji saat rapat bersama OPD dan perusahaan.
Lebih lanjut Panji mengatakan, Pemkab mengundang perusahaan untuk bersama berpartisipasi memperbaiki ruas jalan Pinoh-Ella. Ia memaparkan, tingginya frekuensi kendaraan yang melintas ditambah dengan muatan tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan ikut mempercepat kerusakan jalan tersebut.
“Kita harapkan memang kedepan, tonase kendaraan muatan yang melintasi jalan ini disesuaikan dengan kapasitas jalan. Saat ini kita memang belum melarang. Namun, perlu ada solusi, agar ruas jalan dari Simpang Tahlud sampai ke Ella bisa kembali lancar,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Makarius Horong mengungkapkan ruas jalan Pinoh-Ella sudah naik status menjadi jalan strategis nasional sejak 2014. Sebelumnya ruas jalan tersebut berstatus jalan kabupaten.
“Ukuran jalan ini disesuaikan dengan klasifikasi jalan kabupaten. Ruas Pinoh-Ella itu sebenarnya jalan tipe C. Maksimal dilalui kendaraan dengan tonase enam ton. Nah, sekarang, kendaraan yang melintas frekuensinya tinggi dan kapasitasnya melebihi kemampuan jalan,” ujarnya.
Sementara, lanjut Horong, truk pengangkut sawit bukan milik perusahaan, tapi lebih banyak dimiliki masyarakat. Karenanya perlu ada solusi bersama agar aktivitas angkutan jalan bisa kembali normal.
“Dan bagaimana kepedulian perusahaan pada masyarakat ini. Agar kita cepat action. Alat yang
dibutuhkan mulai dari alat berat seperti excavator, greader, dump truk serta material,” katanya.
Hadir dalam pertemuan ini perusahaan perkebunan sawit seperti PT BPK, PT SMS, PT CM serta perusahaan HPH PT SBK. Perusahaan ini pun sudah menyatakan siap untuk menurunkan alat berat serta dump truk dan material yang diperlukan.
“Untuk excavator, dari Dinas PU akan menurunkan satu unit bersama operator. Begitu juga excavator milik Dinas Pertanian. Tinggal nantinya teknis diatur, satu excavator perbaiki jalan dan satu excavator ditempatkan di kuari milik PT Erna,” jelas Horong. (Irawan/KN)
