SINTANG,KN—Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri mendorong Tim Koordinasi Pembina Pengembangan Perkebunan (TKP3K) harus aktif dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat, petani plasma dengan pihak perkebunan.
Heri Jambri melihat peran TP3K Kabupaten Sintang kurang berperan dalam menyelesaikan masalah perkebunan yang kerap muncul akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, sejumlah fraksi di DPRD Sintang mendorong untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikannya.
“Langkah yang diambil pansus. Seba kita melihat TKP3K yang semestinya menyelesaikan persolan pekebunan, mereka justru seperti orang yang tidak bergerak,” ungkap Heri Jambri.
Legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengaku bingung dengan peran TKP3K dalam menyelesaikan persoalan investasi. Seharusnya, tim inilah garda terdepan setiap ada potensi konflik dapat mencegah meluasnya konflik dan mencari solusinya.
“ Saya juga bingung, seharusnya kalau ada persoalan perkebunan dengan masyrakt mereka yang di depan, itulah fungsi daripada TKP3K. Kalau dulu iya kita maklumi tidak berjalan karena wakil bupati sintang Sudiyanto meninggal dunia. Sekarang kita sudah punya wakil baru tapi masih tidak berjalan,” kata Heri Jambri.
Heri Jambri tak ingin, masyarakat menjadi korban kriminalisasi oleh pihak perusahaan jika ada masalah tidak segera diselesaikan. “Sekarang yang terjadi, hak masyarakat tetap dirampas dan dilanggar oleh perusahaaan. Pendekatan hukum, kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan ke masayarakat. Sedikit-sedikit kirim aparat keamanan lalu tangkap. Bagaimana Negara ini bisa bertahan. Kalau rakyat diangap musuh oleh negaranya sendiri,” tegasnya.
