Menko Perekonomian Hatta Rajasa menginginkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di daerah tertentu tetap dilakukan untuk mencegah konflik sosial, walaupun berpotensi meningkatkan kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan. <p style="text-align: justify;">"Saya tetap beranggapan kalau tidak cukup tetap harus mengambil tindakan untuk menyuplai daripada `social force`nya tinggi," ujar Hatta di Jakarta, Rabu.<br /><br />Hatta juga menyadari bahwa untuk menambah kuota tidak mudah, karena volume BBM bersubsidi telah ditetapkan dalam UU APBN, dan hal tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu antara pemerintah dengan DPR.<br /><br />"Kami menyadari memang tidak mudah bagi pemerintah ketika kuota itu adalah bagian dari UU APBN, sehingga pemerintah harus menjalankan. Jika kuotanya kurang maka harus menambah melalui pembahasan dengan dewan," katanya.<br /><br />Untuk itu, ia meminta masyarakat mulai menghemat konsumsi BBM bersubsidi dan mengimbau agar upaya pencegahan terhadap tindakan penyelewengan penggunaan yang masih terjadi di daerah harus dilakukan.<br /><br />"Kami juga harus menyadarkan masyarakat untuk berhemat, uang kita ini bukan tidak terbatas untuk membiayai sekian ratus triliun (subsidi), apalagi yang menggunakan itu mobil-mobil mewah," katanya.<br /><br />Hatta mengharapkan pemerintah dan DPR segera mengadakan rapat untuk mengatasi kelangkaan premium dan solar bersubsidi yang mulai terjadi serta mempertimbangkan dampak fiskal dari penambahan kuota.<br /><br />"Itu yang harus dibahas Menteri keuangan, Menteri ESDM dan Dewan. Kami tidak bisa begitu saja melampaui kuota, karena semua dana dalam APBN sudah teralokasi dengan baik," ujarnya.<br /><br />Sementara itu Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali menegaskan bahwa dirinya lebih menginginkan pengendalian BBM bersubsidi tetap dilakukan agar tidak melampaui kuota sebesar 43,5 juta kiloliter.<br /><br />Namun, ia memahami bahwa di beberapa daerah sedang dilakukan penyesuaian dan pengendalian tersebut ditiadakan karena menyebabkan kelangkaan BBM yang menyulitkan masyarakat.<br /><br />"Secara umum kami tetap menghendaki agar itu terkendali dan kuotanya tidak melebihi. Jadi yang saya bisa katakan bahwa kalau ada `policy` penyesuaian itu dimungkinkan, tapi secara umum kita harus kendalikan kuota," ujarnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
