Hadiri Musrenbang Desa, Syahroni Minta Perhatikan Skala Prioritas

oleh
oleh

SINTANG – Desa Sugai Tapang Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Balai Desa Sungai Tapang, Rabu (17/01/2018).

Musrenbang di desa ini mengusung tema “Dengan Semangat Musrenbang Desa Kita Wujudkan Desa Sungai Tapang Keluar dari Ketertinggalan dan Menujuju Desa Mandiri”

Hadir dalam musrenbang tigkat desa ini, Ketua Komisi A DPRD Sintang Syahroni, Pihak Kecamatan, Perangkat Desa Sungai Tapang dan masyarakat setempat.

Kepala Desa Sungai Tapang Herman Salikin mengatakan desa yang dipimpinya itu terdiri dari tiga dusun, yakni dusun Sungai Tapang Kiri, Dusun Sungai Tapang Kanan dan Dusun Telungai.

“Hari ini kita menerima banyak usulan program dari tiap-tiap dusun, tentu ini akan kita tindaklanjuti, ada beberapa usulan tadi yang sudah diakomodir di tahun 2018 ini,” ujar Kades.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Sintang Syahroni yang juga wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Dedai, Kelam dan Sei Tebelian menyampaikan apresiasi atas kegiatan musrenbang yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa Sungai Tapang.

“Kita bersyukur kegiatan musrenbang tingkat desa Sungai tapang berjalan aman dan lancar. Musrenbang merupakan forum yang sangat strategis untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Hasil musrenbang merupakan kumpulan aspirasi masyarakat sehingga program pembangunan nantinya harus ada singkronisasi dengan yang diharapkapkan masyarakat,” ujar Syahroni.

Kendati demikian politisi PKB ini juga mengingatkan banyaknya usulan dari masyarakat tentu tidak semuanya dapat diakomodir sekaligus, karena terbentur dengan keterbatasan anggaran. Pembahasan dalam musrenbang harus selektif dalam menentukan program prioritas dan ungulan secara tepat.

“Pertemuan hari ini untuk menentukan skala prioritas,” imbuhnya.

Terlebih lagi ada beberapa program yang diusulkan dalam musrenbang ini sudah diakomodir ditahun 2018. “Itu harus disaring lagi, kemudian ada beberapa progam prioritas yang dapat diakomodir melalu dana desa atau APBDes, ” katanya.

Program prioritas yang tidak dapat diakomodir memalui dana desa kata Syahroni dapat diajukan dalam musrenbang tingkat kecamatan.

“Ada beberapa program yang menyangkut desa namun menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, itu diusulkan melalui musrenbang tingkat kecamatan, seperti peningkatan jalan antar desa,” pungkasnya. (TM/KN)