Kalangan DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah tersebut untuk tidak akal-akalan terkait penyelenggaraan kegiatan fisik atau yang lainnya. <p style="text-align: justify;">"Kami berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak main akal-akalan untuk menyelenggarakan kegiatan fisik, dan hendaknya lebih transparan dalam melaksanakan program pembangunan," kata Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supian Noor MAP, Kamis.<br /><br />Misalkan, ujar Ketua DPRD Kotabaru, kegiatan yang nilainya besar dan harus dilelang secara umum, tetapi kegiatan tersebut dipecah-pecah sehingga cukup penunjukan langsung (PL) tanpa lelang.<br /><br />Pengawasan yang memerlukan konsultan pengawas yang seharusnya dilelang, namun tidak dilelang, cukup diawasi sendiri atau "orang dalam".<br /><br />Ia juga mengeluhkan kondisi akhir-akhir ini, kemungkinan ada pemimpin kegiatan yang juga merangkap menjadi pelaksana, dengan modus menggunakan nama atau perusahaan lain untuk mengelabui masyarakat atau petugas.<br /><br />Dikhawatirkan masih ada kegiatan atau proyek yang hingga saat ini belum dilelang. Hal itu jelas menyalahi aturan dan cita-cita pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan, agar Kotabaru bisa lebih maju dari daerah lain.<br /><br />"Mungkin masih ada modus-modus lain yang dilakukan oleh oknum, tujuan akhirnya adalah untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya," ujarnya.<br /><br />Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan, Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani harus turun tangan dan hendaknya dapat melakukan identifikasi atau pengawasan terhadap semua kegiatan yang rawan dijadikan ‘bacakan’ oknum pejabat yang ‘mendua’.<br /><br />Menurut Alpidri, oknum seperti itu hanya akan menjatuhkan kinerja Bupati Kotabaru dan jajarannya, karena target untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terhambat.<br /><br />Ia berharap Kepala SKPD atau stafnya bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pembangunan.<br /><br />Bahkan bukan hanya kreatif dalam menyelenggarakan, tetapi juga bisa melakukan terobosan-terobosan untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan di bidangnya masing-masing, imbuhnya.<br /><br />Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum H Ardian Noor hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi terkait imbauan Ketua DPRD tersebut. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
