Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur mendukung keinginan Dinas Pendidikan setempat yang akan menjadikan jumlah sekolah menengah kejuruan lebih banyak dari pada jumlah sekolah menengah atas dengan perbandingan 60 persen dan 40 persen pada 2013. <p style="text-align: justify;">"Kami sangat mendukung upaya itu karena sesuai dengan kondisi Kaltim yang banyak diincar investor untuk membuka perusahaan, sehingga diperlukan tenaga kerja ahli yang bisa dicetak dari SMK," kata Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan DPRD Kaltim Zain Taufik di Samarinda, Jumat. <br /><br />Dia melanjutkan, untuk mengimbangi meningkatnya jumlah SMK, maka dia meminta Dinas Pendidikan Kaltim perlu membentuk Badan Pusat Kompetensi yang dapat diakses oleh seluruh SMK di Kaltim. <br /><br />Wacana pembentukan Badan Pusat Kompetensi tersebut terkait dengan belum terpenuhinya fasilitas yang dibutuhkan SMK, seperti lokakarya, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses belajar maupun praktik keahlian di SMK. <br /><br />Saat ini di Kaltim terdapat ratusan SMK, namun beberapa di antaranya belum memiliki tempat lokakarya sendiri. Untuk mengatasinya, maka dia berharap segera dibangun Badan Pusat Kompetensi agar SMK bisa memanfaatkannya. <br /><br />Menurutnya, keberadaan Badan Pusat Kompetensi adalah sebagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama tenaga kompetensi. Langkah ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memperbanyak SMK. <br /><br />Dia juga memahami, bahwa untuk membangun Badan Pusat Kompetensi, tentu membutuhkan anggaran cukup besar. <br /><br />Biaya besar tersebut antara lain untuk penyiapan lahan yang luas, tenaga ahli yang mengelola, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktik uji kompetensi. <br /><br />Untuk masalah pendanaan, pihaknya di dewan yang bertugas menyetujui anggaran dari pemerintah daerah, tentu akan mendukung dan memperjuangkan pendanaan, asalkan memiliki program jelas dan untuk peningkatan SDM. <br /><br />"Tentu saja kami di dewan sangat mendukung, membangun beberapa `venues` (arena) olahraga yang membutuhkan triliunan rupiah, saat PON Kaltim 2008 saja sanggup, masak membangun fasilitas pendidikan seperti Badan Pusat Kompetensi tidak sanggup," kata Zain.<strong> (das/ant)</strong></p>
