JAKARTA, KN – Komisi I DPR menggelar rapat bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan para kepala staf TNI. (26/9/2022).
Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelar di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta itu dilakukan secara tertutup.
Adapun kepala staf yang hadir adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Sementara, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo sedang mendampingi presiden, dan dikabarkan menyusul.
“Bahwa hari ini, Pak KSAU ada bantuan kemanusiaan untuk korban banjir mendampingi Presiden. Suratnya ada. Nanti, kalau Bapak Ibu ingin melihat suratnya, sudah diberikan kepada Komisi I, namun diusahakan (hadir) menyusul,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz saat membuka rapat.
Dalam rapat yang digelar secara tertutup, nampak Jenderal Dudung duduk sejajar dengan Menhan Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika.
Legislator Dapil Kalbar, Krisantus Kurniawan dalam rapat tersebut meminta agar terkait anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian bersama di kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, dalam konteks keberagaman di bidang pertahanan, berkaitan dengan penerimaan Tamtama, Bintara dan Perwira yaitu Akademi Militer. Krisantus mengimbau kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dapat mengevaluasi proses penerimaan prajurit TNI disesuaikan dengan standar daerah.
“Kami masyarakat Dayak, bisa dihitung di level pusat. Kalau di PDR saya hitung belum sampai 20 Pak, sehingga di republik ini, kami masih nomor urut terendah. Sehingga menjadi perhatian saya untuk menyuarakannya di setiap rapat dengan Kementeriasn Pertahanan” ujar Krisantus kepada Menhan Prabowo di rapat tersebut.
Saya berharap, lanjutnya, penerimaan TNI itu betul-betul konsisten dengan kuota daerah. Jangan karena standar nilai nasional sehingga putra putri daerah yang sudah antusias mendaftarkan diri menjadi prajurit menjadi terkendala.
“Saya meyakini, jika prajuritnya berasal dari Kalimantan, tentu dia akan menguasasi teritorial dan menguasai bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah Kalimantan. Oleh sebab itu, saya berharap dalam tes masuk TNI tidak menggunakan standar nasional tapi menggunakan standar daerah. Jujur saya katakana, tingkat pendidikan kami di Kalimantan jauh lebih rendah kualitas dan kuantitasnya dibandingkan daerah lain di Indonesia.” Pungasknya.(*)
