ARTIKEL – Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah sosial yang sering sekali menjadi pusat Perhatian
oleh Pemerintah dan juga masyarakat dalam suatu negara. Kemiskinan merupakan Salah satu
masalah yang Kompleks dan juga bersifat multidimensional sehingga masalah ini Menjadi
salah satu faktor yang dapat berpengaruh dalam hal pembangunan. Menurut (Todaro & Smith,
2011), kemiskinan adalah Kondisi dimana individu atau keluarga tidak memilikiSumber
keuangan yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih,
kesehatan, pendidikan dan perumahan. Menurut BPS (Bps, 2008) mendefinisikan kemiskinan
sebagai kondisi dimana seseorang atau keluarga Tidak memiliki akses terhadap kebutuhan
dasar, yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, Pendidikan, perumahan dan
partisipasi dalam kehidupan sosial. BPS juga melihat kemiskinan sebagaikondisi dimana
seseorang atau keluarga tidak mampumemenuhiKebutuhan tersebut karena kurangnya sumber
keuangan atau pendapatan yang memadai.
Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada
dasarnya berkaitan dengan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar . Kemiskinan
menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang
miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya
(Soegijanto Soegijoko, 1997).Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan
ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah
dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain
sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan.
Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan
kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya)
disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang
dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk
miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap
individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam,
tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja
yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin.Pertumbuhan
ekonomi dapat dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) Dimana rata-rata Tertimbang
dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Apabila suatu sektor Memiliki kontribusi besar dan Juga
pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini akan Menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi
Secara agregatif. Kemiskinan adalah masalah yang Sangat tidak asing lagi bagi suatu
daerah,Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi
menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang
mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami
kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi
tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk
miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan
3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk
menanggulangi kemiskinannya.
Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja,
anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat. Strategi pengentasan kemiskinan yang
dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan
mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan,
pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum
miskin. Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan
dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi
perencanaan menurut John Friedmann setidaknya terdiri empat tipe yaitu: (1) perencanaan
sebagai reformasi sosial (social reform), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai
arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat; (2)
perencanaan sebagai analisis kebijakan (policy analysis), bahwa para penentu kebijakan
(pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan
merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan
dilaksanakan oleh masyarakat; (3) perencanaan sebagai pembelajaran sosial (social learning),
bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat
praktik (learning by Doing), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-
sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli; dan (4) perencanaan sebagai mobilisasi
sosial (social mobilization), bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh
masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam
jiwa dan kebudayaan mereka.Sedangkan jenis-jenis program pengentasan kemiskinan yang
dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari
program-program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang dijalankan program tersebut.
Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam empat
model pembangunan. Model pembangunan I menitik beratkan pada pertumbuhan pendapatan
nasional. Model pembangunan II menitikberatkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan
pokok/dasar. Model pembangunan III berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan
partisipasi dalam proses pembangunan. Sedangkan Model pembangunan IV
menitikberEvaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan diantaranya dapat dilakukan
terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan
program tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
program pengentasan kemiskinan meliputi: penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk
menentukan sasaran; peranan pemerintah daerah, masyarakat umum dan penerima sasaran
program; dan implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat.atkan pada
peningkatan daya saing untuk menghadapi era globalisasi dan era otonomi daerah.
. (ALDY , Mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Jambi)
