Palangka Raya : Penataan dan pengelolaan aset Pemprov Kalteng hingga kini masih menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi akibat kurangnya penataan administrasi yang baik data aset yang Dimiliki Pemprov.
Wakil gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya mengakui sampai saat ini penataan dan pengelolaan aset hingga data masih menjadi kendala Pemprov Kalteng khususnya terkait aset bangunan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi yang hingga kini masih sulit di ambil dari pensiunan PNS Provinsi yang telah mengabdi di lingkungan Pemprov Kalteng seperti di Kabupaten-Kota dan akan dilakukan penertiban khusus untuk aset perumahan dinas. ”Hal yang membuat kami tidak tega saat minta segera di kembalikan ke Pemprov para pensiunan PNS meminta penundaan waktu namun saat kembali diminta alasan selalu sama.” Terang Habib Ismail Bin Yahya
Habib Ismail Bin Yahya menegaskan bila masalah perumahan dinas milik Pemprov ini kedepan menjadi temuan BPK RI , maka Pemerintah Provinsi tidak akan tinggal diam apalagi bila mengancam penilian Kalteng yang semula WTP menjadi bermasalah akibat hal tersebut, maka akan segera ditertibkan apapun alasannya dan apapun resikonya akan tetap dilakukan penindakan ,saat ini Aset Pemprov tidak lagi bisa di DOM atau menjadi kepemilikan pribadi sesuai aturan Pemerintah.(*)
Artikel ini telah tayang di http://rri.co.id/ dengan judul: Aset Pemprov Menjadi Sorotan Anggota Dewan
