MELAWI,KN-Di Kecamatan Pinoh Selatan terdapat 12 desa, namun dari jumlah tersebut tidak semua yang sudah mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Secara legalitas baru hanya 5 desa yang mengurus administrasi. Hal tersebut didsampaikan Camat Pinoh Selatan, Hilarius Lagi, saat ditemui di Nanga Pinoh. Ia mengatakan, BUMDes haruslah memiliki landasan hukum, tidak bbisa hanya dibivcarakan begitu saja, seperti membeli barang di toko.
“BUMDes harus memiliki legalitas sebagai landasan hukum. Nah, jenis BUMDesnya menyesuaikan kebutuhan di desa, tergantung potensi apa yang ada di desa tersebut untuk dijadikan BUMDes. Misalnya di Desa Pintas BUMDesnya adalah pengadaan LPG, di Nanga Kelawai LPG dan Peternakan ayam, yang mana untuk oeternakan ayamnya pada buan ini sudah panen tahap pertama. Terus di Tubun juga ternak ayam. Kemudian di Manggala itu BUMDes. Setelah hasil BUMDes ini akan dievaluasi,” paparnya, Sabtu (3/8).
Lagi menekankan agar desa yang ada di wilayah kecamatan Pinoh Selatan untuk tidak melaksanakan BUMDes dengan sistim usaha simpan pinjam. Sebab yang nama simpan pinjam, meminjamnya mudah, namun mengembalikannya susah. “saya sudah ingatkan kepada desa-desa agar dalam menjalankan BUMDes, untuk tidak membuka usaha simpan pinjam. Saya juga terus memotivasi para pemerintah desa dalam setiap kunjungan saya,” paparnya.
Tidak hanya itu, tambahnya, dirinya juga terus mengingatkan kepada semua desa yang ada di wilayahnya agar penggunaan dana desa harus transparan dengan membuat balliho APBDes. Begitu juga dalam pengelolaan BUMDes, harus transparaan agar masyarakat tau.
Lagi mengatakan, terkait BUMDes, di wilayah kecamatan Pinoh Selatan cukup banyak potensi wisata alam yang patut atau berpotensi menjadi BUMDes. Namun potensi tersebut belum maksimal dikelola dengan baik.
“Potensi wisata alam berupa air terjun, yang cukup besar potensinya itu ada di Desa Nyangai, bahkan lokasi ini sudah pernah didatangi tim dari pusat. Kemudian di desa Landau Tubun itu ada embung. Dimana pada saat kemarau seperti saat ini airnya masih cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk mengairi persawahan,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, sangat disayangkan embung tersebut merupakan pembangunan oleh pemerintah pusat yang belum diserahkan ke pemerintah provinsi, provinsi ke Kabupatenb Melawi dan kabupaten ke desa Landau Tubun. Jika sudah diserahkan, maka pihak desa bisa mengelolanya menjadi potensi wisata sebagai BUMDes. “Kalau hari-hari besar, lokasi embung ini sangat ramai dikunjungi masyarakat sebagai tempat rekreasi. Sehingga brpotensi menghasilkan pendapatan desa,” pungkasnya. (ed/KN)
