Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tahun 2013 baru mencapai 46 persen. <p style="text-align: justify;">Anggota DPRD Nunukan, Andi Lukman, di Nunukan, Rabu mengaku mendapatkan data dari pemerintah kabupaten tentang masih minimnya realisasi anggaran murni.<br /><br />Ia menilai minimnya daya serap tersebut diakibatkan beberapa hal diantaranya tidak meratanya pembagian pekerjaan proyek kepada kontraktor termasuk pemanfaatan tenaga konsultan.<br /><br />Kemudian, beberapa proyek multiyear yang tidak berjalan, perencanaan awal dalam hal pengadaan lahan yang tidak maksimal.<br /><br />Menurutnya dia, sebenarnya pada triwulan ketiga ini daya serap anggaran telah mencapai minimal 75 persen, tetapi realisasi ini sangat memprihatinkan.<br /><br />Faktor lain yang menyebabkan daya serap APBD 2013 masih rendah hingga akhir Oktober 2013 adalah terdapat beberapa pekerjaan proyek yang telah rampung tapi belum dibayarkan, kata Andi Lukman kepada wartawan.<br /><br />Andi Lukman berpendapat, minimnya daya serap tersebut adalah masih banyaknya proyek pembangunan infrastruktur di kecamatan yang belum rampung.<br /><br />Dari realisasi 46 persen tersebut, dia menyebutkan, 15 persen merupakan belanja gaji pegawai dan sisanya realisasi pembangunan fisik dari total anggaran sebesar Rp1,7 triliun ditambah silpa tahun 2012 sebesar Rp886 miliar, kata dia.<br /><br />Anggota Komisi II DPRD Nunukan ini, menyatakan apabila daya serap APBD 2013 kurang dari 50 persen pada akhir tahun maka Bupati Nunukan Drs Basri dapat diimpecacment. <strong>(das/ant)</strong></p>