Sintang menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Barat memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan dipandang sebagai wujud komitmen transparansi dan reformasi birokrasi telah berjalan. <p style="text-align: justify;">Namun pemerintah Kabupaten Sintang tetap diingatkan tidak membuat aturan melanggar hukum dalam mensejahterakan masyarakat. Demikian kata pengamat hukum Universitas Tanjungpura, Hermansyah, di Sintang, kemarin.<br /><br />“Bupati harus tetap patuh pada prespektif hukum yang benar sehingga selalu berdasarkan aspek legalitas yang baik. Jangan sampai membuat aturan hanya untuk melegalisasi kewenangan yang berdampak eksploitasi sehingga kebijakan harus pro rakyat dan pro orang miskin,” kata Hermansyah.<br /><br />Pasalnya, menurut Hermansyah, predikat WTP akan memancing pengamat maupun birokrat serta pihak swasta dan investor untuk mengetahui lebih jauh tentang Sintang. Jadi raihan yang sudah diperoleh jangan sampai dirusak dengan menelurkan aturan tanpa berpihak kepada masyarakat. <br /><br />“Predikat WTP tidak sembarangan untuk mendapatkanya. Penilaian diberikan melalui pemeriksaan yang sangat ketat, maka wajar ketika banyak orang luar akan masuk ke Sintang belajar dan melihat lebih dekat,” katanya.<br /><br />Menurut Hermansyah, secara kasat mata saja beberapa fasilitas yang di bangun di Sintang sangat positif bagi jangka panjang. Pembangunan tidak hanya berdasar retorika semata. Namun mendukung bagi publik.<br /><br />“Saya melihat persoalan agama di Sintang sangat di perhatikan Bupati. Bupati merespon dengan akan di bangunnya masjid raya. Lalu membangun gereja yang besar sebagai bentuk hidup keberagaman. Dalam bidang budaya dengan dibangunnya museum Kapuas Raya juga menunjukan adanya pondasi baik untuk generasi kedepan sebagai bangsa yang besar,<br /><br />“Bupati menunjukan beberapa etnis di Sintang memiliki andil turut membangun Sintang. Prularitas ini di perlihatkan dalam museum Kapuas Raya, kerjasama dengan Tropen Belanda,” tambah dia.<br /><br />Ia menambahkan, cara pandang yang di miliki Bupati Sintang melihat dari hal sederhana, namun mempunyai nilai implikasi luas.<br /><br />“Ini penting bukan hanya sekedar pandangan pragmatis kondisi kekinian saja. Konsep pembangunan yang di bangun mampu merefleksi hal yang akan datang,” kata Hermansyah. (*)</p>
Aturan Dibuat Jangan Melegalisasi Kewenangan
