Pemprov Kalsel Diminta Tuntaskan Masalah BBM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta menuntaskan penanganan masalahan bahan bakar minyak (BBM) yang beberapa hari belakangan ini kondisinya semakin parah. <p style="text-align: justify;">Permintaan itu dikemukakan berbagai elemen masyarakat Kalimantan Selatan yang menamakan kelompoknya Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (eLSISK) yang berdemo di DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Menurut pengunjukrasa, masyarakat Kalsel akan tersenyum ketika BBM mudah ditemukan.<br /><br />"Kalsel Tersenyum" merupakan jargon atau visi-misi Gubernur H Rudy Ariffin ketika masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah beberapa tahun lalu.<br /><br />Massa eLSISK juga menuntut kejelian anggota DPRD Kalsel dalam mengontrol eksekusi penanganan masalah BBM di lapangan.<br /><br />Menurut eLSISK, kelangkaan BBM di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut akibat kurangnya pasokan untuk Kalsel.<br /><br />Hal ini menyebabkan antrean panjang kendaraan bermotor pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), untuk mendapatkan BBM bersubsidi.<br /><br />Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari kalangan kawula muda tersebut menuntut pemerintah atau aparat berwenang terkait agar menangkap dan mengadili mafia BBM di Kalsel.<br /><br />Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menerima massa eLSISK tersebut menyatakan bahwa DPRD Kalsel selalu mengingatkan pemerintan provinsi agar terus berupaya mencari solusi terbaik atas permasalahan BBM tersebut.<br /><br />"Kami sudah berusaha berjuang kepada pemerintah pusat agar memperhatikan masalah BBM di daerah kita, namun belum membuahkan hasil," katanya.<br /><br />Ketika berangkat ke Jakarta beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Kalsel tak berhasil menemui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), hanya bertemu pejabat eselon III Kementerian ESDM, demikian Riswandi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>