Jumlah guru di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang belum menyandang gelar S1 atau Sarjana, ternyata masih sangat banyak, yakni 2.049 orang. <p style="text-align: justify;">"Kita berusaha memfasilitasi mereka agar bisa segera mendapatkan gelar sarjana melalui program percepatan. Selain itu, beasiswa juga akan terus diprogramkan untuk membantu para guru yang jngin kuliah," kata Bupati H Supian Hadi di Sampit, Kamis.<br /><br />Data Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, jumlah total guru di daerah ini mulai jenjang Taman Kanak-Kanak hingga SMA sederajat sebanyak 4.804 orang. Terdiri dari 2.805 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 1999 guru Non PNS. Guru Non PNS meliputi guru kontrak daerah dan guru Non PNS yang gajinya dibiayai melalu dana BOS atau bantuan operasional sekolah dan komite sekolah.<br /><br />Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak 2.608 guru telah lulus sarjana, 146 guru lulus strata 2 dan 1 guru bergelar doktor atau lulus S3. Artinya, masih ada 2.049 orang atau 43 persen guru di daerah ini belum meraih gelar sarjana, terdiri dari 708 guru PNS dan 1.341 guru Non PNS.<br /><br />"Saya prihatin terkait masih banyaknya guru yang belum sarjana dan harus menjadi perhatian kita. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ditegaskan mulai akhir 2015 ini bahwa pendidikan guru minimal sarjana," jelas Supian Hadi.<br /><br />Untuk membantu para guru, pemerintah pusat menjalankan program percepatan S1 yang saat ini baru dilaksanakan di Maluku dan Kalimantan Tengah. Tercatat 627 guru di Kalimantan Tengah mengikuti program percepatan S1. Jika mereka lulus maka berarti jumlah guru yang belum S1 sebanyak 1.422 orang atau 30 persen dari total guru.<br /><br />Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Suparmadi mengatakan pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin membantu para guru untuk kuliah. Selain itu, dia berharap terjadi pemerataan guru hingga ke pelosok sehingga peningkatan kualitas pendidikan juga merata.<br /><br />"Guru berstatus PNS yang belum sarjana ada sekitar 15 persen, padahal akhir 2015 sudah harus bergelar sarjana. Jumlah guru di daerah kita saat ini seharusnya cukup, tapi belum merata. Selain itu, guru yang berstatus PNS masih sedikit," kata Suparmadi. (das/ant)</p>