Sintang

Banner
Banner

Nasional

  • Bupati Sintang Hadiri Gawai Dayak di Lubuk Kedang

    07 Agustus 2017, 19:34:33 WIB oleh Syukur

    Bupati Sintang Hadiri Gawai Dayak di Lubuk Kedang

    Sintang - KETUNGAU TENGAH, (Kalimantan-News) - Bupati Sintang Jarot Winarno didampingi pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Inf Marsana, Wakil Ketua DPRD Sintang Terry Ibrahim, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah membuka dan menghadiri Gawai Dayak di Dusun Lubuk Kedang Desa Nanga Kelapan Kecamatan Ketungau Tengah pada Sabtu (5/8/2017).

  • Menkopolhukam Sebut DPR Dilibatkan Dalam Pembubaran Ormas

    18 Juli 2017, 17:57:38 WIB oleh Admin

    JAKARTA, (Kalimantan-News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

  • r00t666h0st Was Here

    07 Juli 2017, 21:02:41 WIB oleh Kzel ID

    99Syndicate, - Your Site Has Been Hacked :)

  • Miryam Terima Dan Bagikan Dana KTP-E Ke DPR

    22 Juni 2017, 21:55:49 WIB oleh Admin

    JAKARTA, (Kalimantan-News) - Mantan anggota Komisi II dari fraksi Hanura Miryam S Haryani disebut menerima 1,2 juta dolar AS dari pengadaan korupsi KTP-Elektronik dan membagi-bagikan uang itu kepada seluruh anggota Komisi II DPR untuk melancarkan anggaran proyek tersebut.

  • NU Tolak Sekolah Full Day

    17 Juni 2017, 00:12:44 WIB oleh Admin

    JAKARTA, (Kalimantan-News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menolak kebijakan sekolah delapan jam sehari (full day) dan lima hari sepekan karena banyak lembaga pendidikan yang akan mendapatkan dampak buruk.

  • Salah Satu Kanibal Ekonomi Indonesia Itu Bernama Kejahatan Korporasi

    15 Juni 2017, 20:53:44 WIB oleh Admin

    Salah Satu Kanibal Ekonomi Indonesia Itu Bernama Kejahatan Korporasi

    JAKARTA, (Kalimantan-News) - Penyimpangan kekuasaan tentunya tak boleh terjadi maka ini berarti mesti terhenti di seluruh lini. Salah satu bentuknya adalah kejahatan korporasi yang berangkat dari korupsi dan inilah penyelewangan atas kekuasaan yang dimiliki. Dari titik ini, Bareskrim Mabes Polri meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas dua kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. Hasilnya, negara jelas merugi atas aksi kejahatan korporasi ini.

  • tester

    09 Mei 2017, 18:13:15 WIB oleh Dian Andi Suryatija

    tester - tester