Sintang

Banner
Banner

Minim Anggaran Pengawas Sekolah Beraudensi Ke DPRD

Komentar (0)

20 November 2017, 18:49:02 WIB oleh Edi | dilihat: 34 kali

Print
Minim Anggaran Pengawas Sekolah Beraudensi Ke DPRD

Melawi - NANGA PINOH, (Kalimantan-News) - Puluhan Pengawas Sekolah (PS) SD/SMP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi audensi keKantor DPRD Melawi, Jumat (17/11) pekan lalu.

Kedatangan puluhan PS langsung diterima oleh Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin, di didampingi Anggota Komisi I Kartika Sari Astuti dan Anggota Banggar Widya Rima, diruang rapat DPRD Melawi. Kehadiran PS ke DPRD tersebut mencari solusi terkait anggaran yang sangat minim dikelola PS dalam menjalankan tugas kelapangan.

Koordinator PS Disdikbud Melawi, sekaligus juru bicara saat audensi itu, M. Idris, menyampaikan sejumlah keluhan antara lain minimnya alokasi anggaran untuk operasional, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, para pengawas terpaksa harus menggunakan uang pribadinya.

Tak jarang juga para PS saat melaksanakan tugas memenuhi undangan kegiatan ke Pontianak dan monitoring ke sekolah-sekolah binaan menggunakan biaya sendiri. Mereka berharap mendapatkan sekedar pengganti uang transport. Selama ini alokasi anggaran langsung diberikan untuk menunjang kegiatan para PS tidak ada.

Disampaikan Idris, dengan jumlah PS sebanyak 34 orang dengan membina dan membimbing tugas pelayanan kunjugan ke sekolah-sekolah minimal satu kali setiap bulan. Dikatakan Idris 34 orang PS mengelola 397 sekolah mulai dari SD/SMP dan 2750 guru.

Menurut Idris, beban yang dipikul PS tidak mampu dilaksanakan secara maksimal karena fasilitas yang diberikan daerah terkait anggaran operasional sangat minim. Idris menyebutkan anggaran PS tahun 2017 di Disdikbud Melawi sebesar Rp 115 juta, tetapi juga dipakai pengawas dan stuktural di Disdik Melawi yang ada, termasuk yang mereka honor kelapangan menggunakan uang itu.

Tahun 2017 ini sebut Idris dari dana Rp 115 juta, bahwa pihaknya bisa menerima antara Rp 300-600 ribu perbulan per orang, namun baru dibayar sampai bulan Juli lalu. Menurut Idris sesuai pernyataan Kadisdikbud Melawi Joko Wahyono, kekurangan pembayaran akan diupayan tahun ini.

Yang tidak sangat masuk akal kata Idris, di istimasi anggaran RKA Disdikbud Melawi APBD Melawi 2018 untuk PS hanya Rp 50 juta. “Bagaimana 34 orang PS bisa maksimal menjalankan tugas turun kelapangan dengan anggaran operasional Rp 50 juta ini,”  keluh Idris.

Dikesempatan itu Idris memohon solusi kepada DPRD Melawi agar fasilitas pembiayaan PS dengan tanggung jawab dan beban yang dipikul, dalam rangka memajukan mutu pendidikan agar anggaran operasional ditingkatkan. Idris mengakui kurang maksimalnya kinerja PS turun kelapangan diakibatkan anggaran sangat minim yang dikelola.

“Kami menyadari muncullah keluhan dimasyarakat, ada guru malas atau ada guru yang jarang masuk. Ketika kurang efektifnya pengawasan, kenapa, kita sadar karena kurangnya pengawasan dan pembinaan. Seandainya kita memaksimalkan peran pengawas didukung anggaran, sehingga komitmen mutu pendidikan akan tercapai didukung sinergitas semua komponen pendidikan, sehingga terlayani dengan baik,” ujarnya.

Kalau kita bicara mutu, tidak ada kepincangan diantara pelayanan-pelayanan pendidikan yang ada di kabupaten.

“Kami sadar  sekali, bahwa kami ingin punya komitmen yang tinggi, bagaimana kita menyamakan Kabupaten Melawi dengan kabupaten lain, sehingga kita tidak ketinggalan didalam mutu pendidikan,” ujarnya.

Dibagian lain disampaikan Idris, bahwa pihaknya selama ini hanya numpang ruangan di Disdikbud Melawi. Idris berharap kedepan DPRD memfasilitasi komunikasi dengan Pemkab Melawi melalui Disdikbud agar PS mempunyai nomentelatur sendiri, atau anggaran sekretariat pengawas tersendiri.

“Kalau sudah ada anggaran tersendiri dengan anggaran terpisah dari Disdikbud Melawi, maka akan mencakup anggaran termasuk ada didalamnya biaya administrasi, operasional transportasi perjalanan didaerah hingga keluar daerah Melawi dan biaya makan minum dalam rapat di sekretariat,” harapnya.

Dikesempatan itu pun Idris menyerahkan usulan anggaran tersendiri kepada Ketua DPRD Melawi di APBD Melawi 2018 dengan total anggaran sebesar Rp 328 juta. Idris berharap usulan anggaran yang disampaikan bisa terakomodir di APBD Melawi 2018.

Dikesempatan itu PS Rahmad Isnaini menambahkan, pihaknya mengusulkan kepada DPRD Melawi agar biaya perjalanan dinas kegiatan monitoring dan supervisi serta pembinaan sesuai dengan wilayah atau letak sekolah binaan anggaran ditingkatkan, termasuk perjalanan dinas keluar Melawi untuk dianggarkan melalui APBD Melawi tahun 2018.

Selain itu pihaknya juga menginginkan adanya study banding keluar daerah untuk memantau kemajuan pendidikan, agar dapat diterapkan di Melawi dan anggaran PS terpisah, sehingga pengelolaannya lebih terarah (ada PPTK tersendiri).

Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin menegaskan menampung aspirasi keluhan dan usulkan yang sampaikan para PS. Pada prinsipnya tegas Tajudin, bahwa pihaknya tidak pernah mempersoalkan anggaran demi kemajuan pendidikan dan kebaikan bersama. Tajudin mengatakan, akan mengkaji apakah memang anggaran untuk PS bisa terpisah dari Disdikbud Melawi.

Mengenai permohonan usulan anggaran yang menjadi kebutuhan dasar PS, Tajudin menuturkan akan diupayakan pada APBD Melawi 2018 dan fasilitas kendaraan dinas roda dua yang masih ada PS belum memiliki juga akan diupayakan.

Tajudin juga menegaskan akan mengundang perwakilan pihak PS saat rapat pembahasan anggaran antara TPAD Melawi dan Banggar DPRD Melawi nanti untuk mendengarkan langsung, sehingga tidak ada lagin kecurigaan seolah-olah selama ini DPRD yang tidak menyetujui atau mempersulit usulan anggaran.

“Kami akan memperjuangkan usulan anggaran ini berdiskusi dengan SKPD terkait, sehingga kinerja PS bisa maksimal kelapangan. Paling tidak usulan anggaran yang normal-normal lah dan hal-hal yang normatif dasar kebutuhan kinerja PS. Kalau memang menjadi kebutuhan utama akan kami perjuangkan,” tutur Tajudin.

Senada dengan Abang Tajudin, anggota Komisi I Kartika Sari Astuti dan Anggota Banggar Widya Rima juga mendukung anggaran di PS dan sebelum masuk pembahasan anggaran, agar aspirasi yang disampaikan PS menjadi catatan DPRD Melawi khususnya Komisi I yang membidangi pendidikan atau menjadi bahan kajian dan langkah apa yang harus dilakukan terkait memperjuangkan anggaran yang diusulkan.

Diakhir audensi tersebut dilakukan kesepakatan draf bersama, antara Korwas dan Ketua DPRD Melawi, agar usulan RKA PS dapat dimasukkan atau disetujui di RKA Disdikbud Melawi pada saat rapat pembahasan nanti. (KN)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number