Sintang

Banner
Banner

DPRD Melawi Batal Rapat Pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2018

Komentar (1)

11 September 2017, 21:11:56 WIB oleh Edi | dilihat: 42 kali

Print
DPRD Melawi Batal Rapat Pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2018

Melawi - NANGA PINOH, (Kalimantan-News) - DPRD akhirnya batal menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018, Senin (11/9).

Ketidakhadiran tim anggaran pemerintah daerah serta adanya surat bupati yang menolak permintaan pimpinan DPRD terkait pembahasan KUA PPAS menjadi salah satu alasannya.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengungkapkan proses pembahasan KUA PPAS menjadi instrumen penting dalam pembahasan anggaran. Dalam tahapan penganggaran APBD seharusnya  KUA PPAS ini terlebih dahulu disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD.

“Pembahasan hari ini seharusnya menjadi poin untuk mencapai kesepakatan terkait KUA PPAS. Tapi ternyata bupati menolak pembahasan KUA PPAS dengan alasan sudah melampaui 60 hari,” katanya.

Dalam surat Bupati Melawi nomor 100/898/TAPEM-A yang ditujukan pada Ketua DPRD Melawi, 8 September lalu, bupati menyampaikan berdasarkan Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018, diatur bahwa kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA PPAS dilaksanakan akhir bulan Juli 2017.

Kemudian berdasarkan surat edaran gubernur Kalbar tentang percepatan penyusunan APBD 2018 angka 2 poin a, yang menyatakan bahwa jika kepala daerah tidak mengajukan Raperda tentang APBD 2018 kepada DPRD paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama pada 7 September 2017. Pada point tiga, Surat bupati ini juga memperhatikan pendapat akhir fraksi DPRD tentang Raperda Pinjaman Daerah dan Raperda Tahun Jamak (multiyears) untuk pembangunan tiga jembatan yang menyatakan bahwa kedua raperda tersebut tidak termasuk yang disetujui.

“Alasan ketiga yang kami anggap tidak lazim  karena tidak connect urusan jembatan dengan KUA PPAS,” kata Tajudin.

DPRD pun mengirimkan surat terkait ketidakhadiran eksekutif dalam pembahasan KUA PPAS. Tajudin menerangkan ada beberapa hal yang mesti diklarifikasi terkait surat bupati tersebut. Seperti pembahasan KUA PPAS yang melampuai waktu 60 hari dikarenakan penyampaian KUA PPAS baru diterima DPRD pada 22 Juni 2017 yang kemudian ada libur dan cuti bersama Idul Fitri pada 23 Juni – 2 Juli 2017 sehingga Banmus DPRD baru bisa menggelar rapat dan menetapkan jadwal paripurna serta pembahasan KUA PPAS pada 3 Juli.

“11 Juli baru diadakan rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian KUA dan PPAS RAPBD 2018,” katanya.

Tajudin juga menerangkan DPD sudah menggelar rapat KUA PPAS sebanyak empat kali bersama TAPD. Namun tak tercapai kesepakatan, karena pejabat TAPD yang hadir dalam rapat pembahasan tak bisa mengambil keputusan, mengingat yang berwenang mengambil keputusan seharusnya Sekda selaku ketua TAPD.

“Sehingga rapat pembahasan di skor oleh pimpinan rapat.  Inilah yang menjadi persoalan mengapa pelaksanaan KUA PPAS sedikit tertunda,” katanya.

Pemda sendiri sudah mengirimkan PPAS tahun anggaran 2018 baru pada 18 Agustus dan baru diterima DPRD pada 28 Agustus lalu. Lamanya PPAS ini sampai ke DPRD juga dipertanyakan dewan. Hal ini yang membuat DPRD mengirimkan surat ke Bupati untuk melanjutkan pembahasan KUA PPAS tersebut.

“Yang jelas sampai hari ini, belum ada nota kesepakatan KUA PPAS dimaksud. Untuk pembahasan selanjutnya, ya nanti tunggu keputusan bupati,” kata Tajudin.

Bupati Melawi, Panji sendiri dalam surat yang disampaikan ke DPRD menyatakan dari tiga pertimbangan tersebut, pemerintah masih akan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemprov Kalbar, Kementerian Keuangan RI dan Kemendagri. (KN)

Komentar (1)

Beri Komentar
  • ibu.lilis

    ibu.lilis:

    11 September 2017, 22:32:51 WIB

    Asslamualaikum. Saya Ibu.Lilis
    saya hanya sebagai perantara untuk menyampaikan tentang dana ghaib diperoleh melalui media doa-doa dzikir khusus bersama anak-anak yatim/piatu dan muda/mudi pesantren sehingga jauh dari hal-hal klenik/mistik yang tentunya dilarang oleh Agama.
    PROGRAM PENARIKAN DANA GHOIB 1/2 HARI CAIR

    Tingkat 3 = Untuk Hasil 500 Juta, Mahar Ikhlas Rp.1,500,000

    Tingkat 2 = Untuk Hasil 1 Milyar, Mahar Ikhlas Rp.2,700,000

    Tingkat 1 = Untuk Hasil 2 Milyar, Mahar Ikhlas Rp.4,500,000

    Tingkat Keramat ( Khodam Jin Kaya Raya ) =Rp.5,700,000

    insyallah akan sukses jika anda mau mengambil keputusan untuk mengikuti program ini. ingat bahwa kita yang menjalakan tapi allah yang akan menentukan hasilnya.
    JIKA TEMAN TEMAN BERMINAT, YAKIN DAN PERCAYA INSYA ALLAH AKAN BERHASIL, SAYA SENDIRI SUDAH BUKTIKAN ALHAMDULILLAH BERHASIL. JIKA ANDA BERMINAT SILAHKAN HUBUNGI (AKI WALI SENTONO) DI 0823-9369-4699 Terima Kasih
    INFO Lebih Jelas>>=> http://pesugihandanagaibsuci.logdown.com

Beri Komentar




Security Number