Sintang

Banner
Banner

Tidak Ada Sistim Pencegahan Dari Tim Saber Pungli

Komentar (0)

05 September 2017, 21:28:07 WIB oleh Edi | dilihat: 58 kali

Print
Tidak Ada Sistim Pencegahan Dari Tim Saber Pungli

Melawi - NANGA PINOH, (Kalimantan-News) - Pasca diamankannya dua orang guru PNS di SMA Negeri 1 Nanga Pinoh, yakni HA (41) dan HPR (36) yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Melawi, membuat para guru dan murid di lingkungan SMA Negeri 1 Nanga Pinoh trauma.

Mendengar hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi langsung berkunjung.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD melawi, Drs. Kluisen dengan Ketua Komisi A, H. Hamri Hum dan tiga anggota Komisi A lainnya itu bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para guru agar tetap semangat melakukan proses belajar mengajar.

“Tujuan kami datang kesini, untuk memberikan motivasi serta mendengar keluh kesah secara langsung dari para guru di SMA Negeri 1 Nanga Pinoh ini, pasca terjadinya OTT yang dilakukan oleh tim Saber Pungli Melawi,” kata Kluisen dalam pertemuan bersama para guru di SMA Negeri 1 Nanga Pinoh, Senin (4/9/2017) kemarin.

Kluisen mengatakan, hasil pertemuan ini nantinya sebagai bahan pihaknya melakukan rapat pertemuan bersama Tim saber Pungli dan Dinas Pendidikan. “Kami akan sampaikan keluhan para guru ini ke rapat bersama tim Saber Pungli,” ucapnya.

Dalam dengar pendapat dan keluh kesah dari para guru tersebut, para guru menyatakan masih sangat trauma dengan musibah yang menimpa SMA Negeri 1 Nanga Pinoh dalam hal kasus OTT yang dilakukan tim Saber Pungli tersebut.

Waka Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Nanga Pinoh, Triyono, mengaku terkejut saat Tim Saber Pungli datang ke sekolah pada saat proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Nanga Pinoh itu.

“Karena tidak disangka-sangka terjadi kejadian tersebut. Kami sangat trauma dan berpengaruh ke anak. Sehingga bisa dilihat sendiri, anak-anak tidak bisa belajar efektip,” ucapnya.

Lebih lanjut Triyono mengatakan, pihaknya selaku dewan guru, memang belum tau dan hanya dengar saja Pungli itu memang dilarang melalui televisi.

“Namun secara detail bahkan mengenai Pungli dipendidikan, kami belum mengetahuinya, karena belum adanya sosialisasi,” ucapnya.

Pada kesempatan itu juga Triyono melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan disejumlah Media atas keterangan Tim Saber Pungli Melawi, yang mengatakan HPR berstatus sebagai bendahara. Yang sebenarnya, HPR tersebut bukanlah Bendahara, namun ia saat itu hanya diminta bantuan karena bendahara sedang hamil.

“Kami menegaskan, buk Hesti bukan bendahara, hanya dimintai tolong karena bendahara sekolah yakni buk Mastiah sedang hamil. Sehingga buk Hesti mau membantu, karena untuk memperlancar pengambilan ijazah. Baru bulan Agustus kemarin buk Hesti membantu, dan statusnya hanya sebagai guru biasa mengajar. Tapi apa yang terjadi, buk Hesti malah di Jadikan tersangka,” jelasnya.

Triyono juga menyampaikan, pungutan dalam pengambilan ijazah tidaklah hanya terjadi di SMA Negeri 1 Nanga Pinoh saja, namun disekolah lain juga.

“Bukan hanya di Kalbar, tapi juga di Indonesia juga ada pungutan dalam pengambilan ijazah tersebut,” ucapnya.

Terkait item-item kategori yang termasuk Pungli, terdapat 58 item, banyak sekali. Tapi kalau Item itu tetap dilarang juga, maka kami terpaksa merumahkan guru honor.

“Guru ditempat kami ada 60 orang, dan diantaranya ada 26 orang guru honor. Jika didalam item kategori pungli itu termasuk, maka dengan terpaksa kami harus mengeluarkan semua guru honor. Kemudian beberapa hari ini kopi aja kami tidak berani beli untuk di sekolah, karena takut pungli,” paparnya.

Kemudian pihak SMA Negeri 1 Nanga Pinoh sekarang ini juga sudah takut menerima uang komite sebesar Rp. 100 per siswa, takut Pungli.

“Terpaksa hasil rapat yang juga untuk keperluan membeli komputer tadi agar bisa mengikuti UNBK, kami batalkan, karena dari pemerintah provinsi juga tidak ada bantuan computer,” ujarnya.

Dari berbagai keluh kesah tersebut, terdengar banyak guru yang kecewa dengan OTT yang dilakukan oleh pihak Tim Saber Pungli, karena OTT tersebut tidak dilakukan sistim pencegahan terlebih dahulu, namun langsung melakukan tindakan.

Seperti yang disampaikan seorang ibu guru SMA Negeri 1 Nanga Pinoh, Fitriana Octaviani, pihak guru pernah tau dengan tim ini, bahkan aturannya seperti apa juga tidak tau. Tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait Pungli di sekolah-sekolah serta kepada dewan guru.

“Kemudian untuk 58 item kategori Pungli yang kami baca di internet. Yang kami pertanyakan, bisa jalan tidak di sekolah ini, bisa dilaksanakan tidak proses belajar mengajar. Seharusnya kami dilakukan pencegahan dulu dengan sosialisasi, ini belum ada sistim pencegahannya, namun sudah dilakukan penindakan. Menurut kami langkah-langkah tidak sesuai menurut kami, tidak mengacu kepada Pepres, karena tidak ada sosialisasi, kami tidak pernah tau,” ucapnya.

Fitriana juga menyampaikan  kepada para Anggota Dewan, agar pihak DPRD sering-sering mengunjungi sekolah-sekolah untuk melihat kondisi dan situasi serta berbagi saran pendapat.

“Seharusnya kami dikunjungi tidak karena ada masalah seperti ini,” katanya.

Ia juga mengatakan, pihak masyarakat juga diminta untuk tidak memandang sekolah-sekolah itu hanya dari sudut kesalahan saja, namun juga mesti melihat dari segi keberhasilan dan prestasi yang diperoleh pihak sekolah dalam mengharumkan nama daerah.

“Kami kemrin nangis melihat teman kami dibawa seperti itu tapi kami tau aturan ini seperti apa. Kami tugasnya hanya mengajar dan mengajar. Namun tidak memberitahu kami, tidak mensosialisasikan kepada kami terkait kategori Pungli,” paparnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ria, Ia memaparkan fakta yang terjadi secara teknis dari posisi dirinya dari bendahara bos. Awalnya dari segi keuangan yaitu memungut uang. Bos per siswa hanya 1.400 pertahun, yang seharusnya standar itu Rp. 4 jutaan lebih pertahun.

“Jadi kami harus bagaimana untuk menutupi itu,” ucapnya.

SMA Negeri 1 Nanga Pinoh, lanjut Ria, pernah diperiksa BPK, dan hasil pemeriksaan, keuangan sekolah ini sangat baik dan sudah sesuai Juklak Juknis.

“Kemudian, sudah beberapa tahun selama jabatan HA, itu tidak lagi ada pungutan pengambilan formulir SMA. Ini karena beliau takut dan tidak mau diluar koridor,” paparnya.

Lebih lanjut Ria mengatakan, selama ini pihak guru SMA Negeri 1 Nanga Pinoh, tidak pernah mendapatkan sosialisasi apapun berkaitan dengan Pungli. Jadi adakah sudah dilksanakan sistim pencehagannya. Kemudian Tim Saber pungli tidak pernah mengeluarkan atau mensosialisasikan 58 item yang dilarang kepada pihak sekolah.

Guru lainnya, Darmawansyah, mengatakan, mempertegas kondisi pengetahuan pihaknya terhadap Pungli. Pihak guru hanya mengetahui sekilas tentang Pungli,namun tidak ada sosialisasi dan perjelas secara detail terkait kategori Pungli.

“Kemudian, dari 58 item kategori Pungli, sangat banyak kontroversial. Salah satunya, uang infak terhadap keagamaan, itu dikategorikan Pungli,” ucapnya. (KN)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number