Sintang

Banner
Banner

DPRD Dukung Kawasan Strategis di Kabupaten

Komentar (0)

20 Juli 2017, 16:01:56 WIB oleh Admin | dilihat: 72 kali

Print
DPRD Dukung Kawasan Strategis di Kabupaten

Sintang - KOTA, (Kalimantan-News) - Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni turut hadir dalam rapat konsultasi publik tahap 1 kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan di Kecamatan Serawai dan Ambalau Kabupaten Sintang di Balai Praja Kompleks Kantor Bupati Sintang, Rabu (19/07/2017)

Dia mengatakan pihaknya menyambut baik upaya pemerintah tersebut, menurutnya  penyusunan rencana rinci kawasan strategis kawasan strategis lingkungan hidup dan kehutanan ini merupakan hal yang harus didukung oleh banyak pihak.

“kami dari  DPRD sangat mendukung supaya dalam proses tahapan ini dan penetapannya nanti agar hal-hal permasalahan dan pendapat masyarakat  dapat  terakomodir semua dalam dokumennya nanti,” ujarnya.

Ir. Elisa Gultom, M.Si, kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan menyebutkan bahwa penetapan kawasan strategis lingkungan hidup dan kehutanan di Kecamatan Ambalau dan Serawai karena memiliki kekayaan hayati yang melimpah. “ditengarai di kawasan tersebut ada sumber daya hayati yang melimpah, jangan sampai rusak,” ungkapnya.

Albertus Tjiu, Manajer program WWF Indonesia untuk wilayah Kalbar menyampaikan latar belakang dari kegiatan ini. “WWF memiliki 4 landscape di Kalbar, salah satunya di Kawasan Serawai dan Ambalau yang penting untuk di tata secara dokumen atau perencanaan sehingga  pada saat proses implemetasi dapat berjalan dengan baik,” paparnya.

Proses penyusunan dokumen ini berkenaan dengan sinkronisasi pembangunan daerah dengan program konservasi agar dapat terjadi sinergitas. “Misalnya terkait peruntukan lahan dan penataan ruang di kawasan,” terang Albert lagi. “Kita berharap dapat membuat roadmap kerja yang lebih rinci, dan hal itu semoga dapat selesai dengan pemerintah Sintang dalam 2 atau 3 tahunlah ya,” katanya sambil tersenyum. Albert menyebutkan pula kendala yang paling sulit dalam proses penyusunan ranperda ini adalah data wilayah kawasan yang uptodate dan kurang lengkap. “itulah sebabnya kita dalam konsultasi publik ini bisa langsung mendengar pendapat dari para camat atau petugas terkait yang ada di lapangan,” tutupnya. (Tim)

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number