Sintang

Banner
Banner

Menanti Terang Daerah "Bayangan" Nusantara

Komentar (0)

18 Juli 2017, 17:59:30 WIB oleh Afut Syafril | dilihat: 96 kali

Print

JAKARTA, (Kalimantan-News) - Ketika negara-negara maju berlomba membuat inovasi antariksa, pada saat bersamaan masih ada sisi gelap di Nusantara.

Jangankan menikmati hasil karya monumental Thomas Alva Edison untuk menerangi gelap, aliran listrik ternyata masih belum menjangkau sedikitnya 2.500 desa di seluruh Indonesia.

Setiap harinya mereka hidup dalam bayangan luasnya hiruk pikuk Indonesia, lantaran menetap di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dari negara maritim ini.

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk setidaknya menyibak desa yang masih dalam bayangan menjadi terang menghadapi malam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menyusun sejumlah program guna memerangi krisis energi di wilayah Nusantara.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan rencana pemasangan panel surya sebagai sumber listrik di desa-desa yang selama ini belum terjamah listrik.

"Targetnya pada 2019 sampai 2020 setidaknya 2.500 desa harus sudah terang teraliri listrik," kata Menteri ESDM.

Jonan menyebutkan saat ini setidaknya sebanyak 10.000 desa listriknya minimalis atau 15 juta penduduk masih belum menerima aliran listrik, dengan alasan tersebut mantan Menteri Perhubungan itu mengatakan bahwa program ini harus terealisasi.

Panel surya diharapkan dapat menambah daya listrik sebesar 20 ribu Megawatt pada tahun 2019, selaras dengan dikelurkannya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (UPTLSK).

Permen ESDM 38/2016 dilahirkan untuk mendorong percepatan elektrifikasi alias penyediaan listrik di 2.500 desa yang belum menikmati listrik.

Permen tersebut juga mengamanatkan pemerintah mengajak badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan swasta dan koperasi untuk mengelola suatu wilayah usaha, yang saat ini belum terjangkau oleh pemegang wilayah usaha lainnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rasio Elektrifikasi Nasional pada akhir 2016 telah mencapai 91,16 persen. Capaian itu lebih besar dari target Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019 sebesar 90 persen.

Sementara itu, ada 2.510 desa di tujuh provinsi yang belum teraliri listrik, yang tersebar di tujuh provinsi termasuk Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat.

Di Papua terdapat 2.111 desa yang belum dialiri listrik, namun 429 desa di antaranya telah masuk dalam program pembangunan listrik desa (lisdes) PLN 2017-2019.

Sementara Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 92,75 persen, PT PLN (Persero) sebagai perusahaan penyedia listrik nasional dalam perencanaannya hingga 2019 hanya mampu melistriki 504 desa.

Kementerian ESDM setiap tahun terus menyiapkan dana untuk pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) yang mayoritas untuk pembangkit listrik skala kecil di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun untuk tahun 2017.



Strategi

Mewujudkan terangnya Indonesia pada tahun 2019 tentu saja bukan hal mudah dan membutuhkan perencanaan serta strategi lintas sektor untuk mendukung program tersebut.

Pertama, Kementerian ESDM membuat kebijakan pencabutan subsidi tarif dasar listrik (TDL) 900 VA, yang menuai banyak protes dan keluhan dari khalayak umum.

Terlepas dari pro dan kontra atas pencabutan subsidi itu, misi kebijakan tersebut guna mengalihkan pembiayaan subsidi untuk mendorong elektrifikasi program 2.500 desa agar terang benderang.

Data Ditjen Ketenagalistrikan dalam upaya subsidi tepat sasaran atas dicabutnya subsidi 900 VA, pemerintah diperkirakan dapat menghemat anggaran sebanyak Rp22 triliun per tahun.

Dana itu kemudian digunakan sebagai "modal" untuk menerangi desa-desa yang belum teraliri listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Sommeng, menjelaskan target pembangunan infrastruktur listrik di Papua dan Papua Barat 514 MW hingga akhir 2019.

Pasokan listrik tersebut dapat mengaliri sedikitnya 186 ribu rumah serta direncanakan secara gratis dalam program lisdes.

Kedua, Kementerian ESDM menargetkan pendistribusian empat paket LTSHE di setiap rumah.

Ketiga, Kementerian ESDM memberikan peluang seluas-luasnya bagi BUMD dan perusahaan swasta serta koperasi untuk berpartisipasi menyediakan listrik di 2.500 desa.

"Prinsipnya PLN tetap diberi tugas untuk melistriki desa, tetapi ada pihak lain entah BUMD, swasta kami beri keleluasaan jika mereka punya kemampuan melistrik desa," kata Dirjen Ketenagalistrikan.

PD Tuah Sekta, menjadi salah satu contoh sukses sumbangsih BUMD melistriki desa yang belum terjangkau listrik. BUMD Kabupaten Pelalawan, Riau, melistriki tiga kecamatan di wilayah usahanya, Pangkalan Kerinci, Teluk Meranti dan Kawasan Industri Technopark.

Hingga November 2016, PD Tuah Sekata memiliki pelanggan listrik sebanyak 6.442 orang.

Jika tidak ada BUMD maupun perusahaan swasta yang menyediakan tenaga listrik di 2.500 desa yang belum teraliri listrik, gubernur setempat memiliki kewenangan untuk menunjuk BUMD di kawasan tersebut untuk melaksanakan penyediaan listrik.

Hingga saat ini diinformasikan sudah dibuka lelang untuk pihak-pihak yang ingin berpartisipasi dalam memenuhi listrik di wilayah 3T. Kajian-kajian lain sedang dikembangkan pula guna mendukung langkah-langkah tersebut, untuk penetapan strategi pengembangan percepatan.

Dengan skema-skema tersebut diharapkan dapat merealisasikan target 35.000 MW di seleruh Nusantara, serta tidak ada lagi keluarga yang harus membaca hanya dengan penerangan cahaya lilin. (*)


Sumber:http://www.antaranews.com

Komentar (0)

Beri Komentar

Belum ada komentar, silahkan jadi yang pertama

Beri Komentar




Security Number